Kesejahteraan Guru Honor Tak Sepenuhnya Tanggung Jawab Pusat

Anggota DPR RI Komisi X Reni Marlinawati mengatakan tanggung jawab masalah kesejahteraan guru honorer tak dapat sepenuhnya menjadi beban pemerintah pusat. Dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terdapat pasal yang menyebut pemerintah daerah juga turut mengatur guru honorer.

"Saya tidak akan bosan-bosan untuk mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru," ujar dia kepada republika Kamis (26/11).

Persoalannya anggaran pendidikan 20 persen bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Jadi untuk pendidikan ada anggaran 40 persen yang berasal dari APBD dan APBN.

Tetapi kenyataannya pemerintah daerah hanya mengakuisi anggaran pusat yang diakuinya dari APBD. Sehingga masalah pendidikan masih banyak kekurangan tak terkecuali kesejahteraan guru honorer.

Namun masalahnya, hingga saat ini tak ada pengawasan dan evaluasi untuk dana pendidikan ini. Tentu perlu kerja samaantara Kemendiknas, Kemendagri dan Kemenkeu karena aliran dana seluruhnya berasal dari Kemenkeu.

Jokowi Jamin Tunjangan Profesi Tidak Dihapus

Isu penghapusan Tunjangan profesi cukup menghantui guru guru di seluruh Indonesia. Dimana sebelumnya beredar kabar bahkan sejak masa kampanye pilpres 2014 lalu. Presiden Jokowi lewat menteri Puan Maharani yang disampaikan lewat pidato sambutan HUT PGRI kembali menegaskan hal tersebut.

"Jadi tidak benar, jika ada yang mengatakan bahwa TPG itu dihapuskan. Sudah masuk dalam APBN 2016," ujar Puan saat memberi sambutan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI ke-70 di Jakarta, Minggu (13/12/2015).

Dikesempatan yang sama Puan Maharani meminta kepada PGRI agar mengoptimalkan kode etik guru. Organisasi harus berani memberi sanksi jika melanggar kode etik.Pendidikan, lanjut Puan, merupakan rekayasa pembudayaan anak bangsa. Tujuan utama pendidikan merupakan pembentukan karakter guru. "Di tangan bapak ibu guru masa depan bangsa ini," tambah dia.
Profesi guru, kata Puan, harus dimaknai secara luas yakni sebagai guru di sekolah dan guru di lingkungan keluarga. Ketua Umum PGRI, Sulistiyo mengatakan ada beberapa wacana yang meresahkan guru pada tahun ini yakni rencana dihapuskannya tunjangan profesi guru.

Peringatan HUT PGRI ke-70 dihadiri sekitar 115.000 guru dari 34 provinsi di Tanah Air. Dalam acara tersebut juga dibacakan pernyataan sikap mendukung pemerintah, menolak kebijakan dan peraturan yang menghapus TPG, menolak intimidasi serta tekanan yang mengganggu guru, dan menyerukan kepada guru agar aktif memberikan pendidikan antikorupsi dan antinarkob

Kebutuhan Guru SD Masih Tinggi

Penambahan guru untuk tingkat sekolah dasar (SD) sangat krusial. Hal ini karena kebutuhan jumlah guru SD masih sangat tinggi. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menuturkan saat ini SD di Indonesia masih kekurangan setidaknya 500 ribu guru. Jumlah kebutuhan ini tersebar di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

"Saat ini, kekurangan tersebut diisi oleh tenaga honorer. Karena itu, pemerintah perlu segera menyelesaikan kekurangan guru terutama guru SD," ujarnya saat acara peringatan hari ulang tahun PGRI ke-70 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Karena itulah, menurut dia, pemerintah perlu segera menyelesaikan persoalan guru honorer. Tidak terkecuali realisasi rencana untuk mengangkat honorer kategori dua (K2). Selain itu, menurut dia, perlu dilaksanakan sertifikasi bagi guru honorer yang telal memenuhi syarat sebagai guru tetap.
"Jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan persoalan serius di dunia pendidikan," imbuh Sulistiyo.

Selain masalah tersebut, PGRI juga meminta pemerintah untuk menaruh perhatian terhadap kebutuhan tenaga staf administrasi sekolah. Menurut Sulistiyo, saat ini masih terjadi kekurangan di sejumlah daerah, padahal posisi tenaga staf administrasi sekolah sangat penting dalam pengelolaan sekolah.