Moratorium UN Batal, Kemenristekdikti akan Tingkatkan Kualitas Guru


Moratorium UN Batal, Kemenristekdikti akan Tingkatkan Kualitas Guru. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir, mengatakan akan mengambil kebijakan peningkatan kualitas guru menyusul dibatalkannya wacana moratorium Ujian Nasional (UN). Kebijakan ini ditempuh dengan mempertimbangkan kualitas pendidikan menengah ke atas yang tidak merata.
Menristek Dikti

Menurut Nasir, berdasarkan keputusan rapat terbatas (ratas) antara Presiden, Wakil Presiden dan beberapa kementerian terkait, Senin (19/12), wacana moratorium UN dibatalkan. Dengan demikian, pelaksanaan UN tetap berlanjut pada 2017.

"Merujuk putusan ini, kami ingin membantu menuntaskan problem kualitas pendidikan di SMA/SMK di Indonesia yang tidak merata. Mengapa bisa begitu? Karena kualitas gurunya," ujar Nasir di Gedung Kemenristekdikti, Selasa (20/12).

Karena itu, pihaknya bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini terus menyusun desain pelatihan peningkatan kualitas guru. Pelatihan ini nantinya menyasar para guru-guru pada mapel khusus seperti guru matematika, fisika, kimia, biologi atau guru-guru SMK.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan UN yang masih menguji mapel sains, matematika dan bahasa Inggris. "Karena itu ke depannya pembelajaran tiga mapel ini yang akan terus didorong," lanjut Nasir.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil ratas, pelajaran di luar tiga mapel utama akan diujikan dalam ujian sekolah berstandar nasional (USBN).

Teacher Training 2017 ke Jepang


Program Penataran Guru (Teacher Training Program) adalah salah satu program beasiswa Pemerintah Jepang (Monbukagakusho) yang dirancang khusus bagi para guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran sesuai dengan bidangnya. Mereka akan diberikan pelatihan dalam cara mengajar, pembuatan rencana belajar-mengajar yang lebih efektif dan menarik minat siswa dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan para guru. Program ini adalah program non-gelar dan lamanya adalah 1 tahun 6 bulan (termasuk 6 bulan pertama belajar bahasa Jepang) dari Oktober 2017.
teacher program ke Jepang

Fasilitas yang didapat:

  •     Tanpa ikatan Dinas
  •     Tiket pesawat kelas ekonomi p.p. Indonesia (Jakarta) – Jepang (Tokyo/ Osaka)
  •     Full cover biaya pendidikan, full cover biaya pembuatan visa pelajar
  •     Tunjangan hidup sebesar ¥ 143.000 per bulan, yang diberikan setiap akhir bulan selama masa studi di Jepang (ada kemungkinan jumlah tunjangan akan mengalami perubahan)

    Beberapa universitas menyediakan tempat tinggal (biaya dikelola dari tunjangan hidup yang diberikan) untuk para peserta, dan khusus untuk universitas yang tidak menyediakan tempat tinggal, universitas dapat membantu mencarikan tempat tinggal jika dibutuhkan.


Syarat-syarat pelamar:

  1.  Memiliki dedikasi yang tinggi sebagai seorang guru/ pengajar
  2.  Lulusan minimal S1 atau D4
  3.  Guru yang sedang aktif mengajar di lembaga pendidikan formal SD, SMP, SMA dan Sederajat (SMK, Madrasah, dsj), serta SLB
  4.  Pelamar telah mengajar lebih dari 5 tahun di lembaga pendidikan formal pada tanggal 1 April 2017
  5.  Semua bidang ditawarkan kecuali, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa Arab, Pendidikan Agama, dan Perhotelan
  6.  Usia di bawah 35 tahun pada tanggal 1 April 2017
  7.  Sehat jasmani dan rohani (bagi pelamar wanita tidak diperbolehkan dalam kondisi hamil saat melamar maupun saat keberangkatan)
  8.  Bersedia belajar bahasa Jepang karena bahasa pengantar di universitas adalah bahasa Jepang
informasi lengkap silakan buka alamat website http://www.id.emb-japan.go.jp/sch_tt.html

Pemerintah Diminta Tetapkan 5 Oktober Jadi Hari Guru Nasional

Pelaksanaan Hari Guru Nasional (HGN) yang dirangkaikan dengan HUT PGRI ke-71 menuai protes dari sejumlah organisasi guru yaitu FSGI,  FGII, IGI, PERGUNU, JIST, dan PGSI.

Retno Listiyarti

Mereka menyayangkan rundown acara HGN yang sudah dirancang dan ditetapkan bersama dalam rapat panitia secara dadakan diganti di dalam rapat Karungga Istana atas usulan PGRI. 

Menurut Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, panitia bersama yang melibatkan seluruh organisasi profesi merasa ditelikung ketika rundown acara dikuasai PGRI yang juga bagian dari panitia bersama. 

Kesepakatan yang dilanggar di antaranya adalah tidak ada lagu mars satu pun organisasi guru termasuk Mars PGRI, presiden tidak diminta menggunakan seragam salah satu organisasi guru tapi presiden malah diminta memakai batik PGRI. 

"Bahkan sempat ada insiden kecil saat guru-guru dari IGI tampil, di mana peserta dari PGRI ribut menyoraki, tidak menghargai pengisi  acara," ujar Retno, Senin (28/11). 

Retno berpendapat, semua hal ini terjadi dikarenakan PGRI berlindung di balik Keppres 78/1994 tentang penetapan hari guru nasional yang sudah kadaluarsa seluruh konsiderannya dan dasar hukumnya,  bahkan ditandatangani Presiden RI kedua. Padahal sekarang sudah presiden ketujuh.

"HGN ditetapkan pada HUT PGRI karena saat itu organisasi guru masih tunggal hanya PGRI. Namun seiring dengan lahirnya UU 14/2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan organisasi guru tidak tunggal lagi," ucapnya.

Atas dasar itu maka di acara peringatan HGN 2016, seluruh organisasi guru memohon kepada Presiden RI untuk mencabut Kepres 78/1994 dan menetapkan HGN tidak didasarkan pada salah satu HUT organisasi profesi. 

"Kami usulkankan Hari Guru Internasional 5 Oktober ditetapkan pemerintah sebagai HGN mulai 2017. Ini sesuai konvensi Paris 1942. Kami juga berencana menghadap presiden bersama-sama untuk memperjuangkan hal ini," pungkas Retno. jpnn.com

Peringatan Hari Guru Nasional 2016 Libatkan Organisasi Guru


Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan organisasi guru untuk turut menyukseskan rangkaian acara HGN di bulan November. Peringatan HGN tahun ini mengangkat tema “Guru dan Tenaga Kependidikan Mulia Karena Karya”.

Hari Guru Nasional

 “Kami akan memperingati HGN bersama dengan berbagai organisasi guru. HGN kita kemas sedemikan rupa dengan kesepakatan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata, pada jumpa pers persiapan HGN 2016, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (03/11/2016).

Lebih lanjut Pranata menyampaikan rangkaian acara HGN 2016 yang dimulai pada tanggal 20 November 2016 yaitu gerak jalan diikuti sekitar 10 ribu guru, pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor, mulai dari pukul 06.00 WIB, di Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 22 November 2016 akan dilaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ziarah tersebut akan diikuti sekitar 200 orang guru.

Pada tanggal 25 November 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akan menjadi Pembina upacara peringatan HGN, dimulai dari pukul 07.00 WIB, di halaman Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Kemudian pada tanggal 26 November 2016, Direktorat Jenderal GTK mengadakan acara Simposium Guru Nasional yang akan diikuti sekitar 2000 orang guru dari seluruh Indonesia. Simposium tersebut merupakan wahana untuk menuangkan ide, gagasan, dan mencari pemecahan isu atau permasalahan strategis tentang pendidikan.

“Simposium ini akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat. Acara ini akan melibatkan pakar dari perguruan tinggi, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM pendidikan, organisasi guru, serta GTK berprestasi tingkat nasional,” jelas Pratana.

Pelaksanaan simposium tersebut akan membahas 10 topik, yakni Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan, Optimalisasi Pendidikan Inklusi, Revitalisasi SMK dalam Menghadapi Daya Saing Ketenagakerjaan, Membangun Budaya Literasi di Satuan Pendidikan, dan Profesionalitas GTK melalui GTK Pembelajar.

Selanjutnya simposium tersebut membahas tentang perlindungan GTK, membangun sekolah yang aman dan nyaman untuk warga sekolah, peningkatan mutu dan akses pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), teknologi informasi sebagai media dan sumber belajar, dan penilaian kinerja GTK.

Puncak acara Simposium GTK, Peringatan HGN tahun 2016, dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-71 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2016, di SICC, Sentul, Jawa Barat. Puncak acara tersebut akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, dan 10.000 orang GTK.

Turut hadir dalam jumpa pers tersebut Ketua Pengurus Besar PGRI Muhammad Asmin, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Tety Sulastri, Pembina Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sururi Azis, dan Wakil Sekjen Persatuan Guru Nadhatul Ulama (PERGUNU).




Kemdikbud Bahas Jam Bekerja Guru 40 Jam


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mewacanakan lama wajib bekerja bagi guru yakni delapan jam per hari atau 40 jam per minggu. "Bapak Menteri di beberapa pertemuan sudah menyampaikan bahwa guru harus bekerja delapan jam per hari atau 40 jam per minggu," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata di Jakarta, Jumat (21/10).
Muhadjir Effendy

Pria yang akrab disapa Pranata itu membantah perubahan jam bekerja guru berhubungan dengan rencana penerapan full day school (belajar seharian) atau penguatan pendidikan karakter (PPK). Ia menjelaskan, wacana ini berkaitan dengan UU ASN dan ketenagakerjaan. Ia menjabarkan, dalam aturan itu menyebut, pegawai swasta bekerja 37 hingga 38 jam per minggu. Sementara PNS, mempunyai waktu kerja 40 jam per minggu.

Pranata menuturkan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen, terdapat lima tugas utama guru, yakni, merencanakan, melaksanakan (mengajar), menilai, membimbing, dan tugas tambahan lainnya. Sementara pada ayat (2) dalam regulasi itu menyebut, beban kerja itu adalah 24 minimal dan maksimal 40 jam jam tatap muka.

Pranata mengatakan, untuk memenuhi tatap muka, sejumlah guru mencari jam mengajar ke sekolah lain. Sehingga, ia mengatakan, para guru hanya disibukkan dengan mengejar pemenuhan tatap muka. Hal ini berdampak pada terbengkalainya tempat tugas lainnya.

Saat ini, Prana menuturkan, Kemendikbud membuat kebijakan kewajiban melaksanakan lima kegiatan utama guru yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 35 itu. Kemendikbud akan mewajibkan lima tugas itu harus dilaksanakan sekolah selama delapan jam per hari atau 40 jam per minggu.

"Jangan lagi guru membawa pekerjaan sekolah ke rumah. Jangan lagi ada tugas tambahan lainnya seperti mengundang orang tua/wali untuk membahas perkembangan anak diabaikan. Guru harus berkonsentrasi mendidik anak di sekolah dengan lima tugas itu," tutur Pranata.

Ia menyebut, pola kerja delapan jam per hari atau 40 jam per pekan sangat cocok untuk pelaksanaan revolusi mental sesuai Nawacita. Hal tersebut merujuk pada keinginan pendidikan karakter menjadi bagian yang harus menjadi prioritas khusus di pendidikan dasar.

Saat ini, Pranata mengatakan, Kemendikbud tengah merinci kegiatan-kegiatan uraian dari lima tugas pokok itu, khususnya untuk pendidikan karakter. "Baru wacana. Mungkin baru bisa dilaksanakan pada 2017. Kalau untuk SD dan SMP nantinya fokus pada penguatan pendidikan karakter. Kewajiban untuk semua guru yang sudah menerima tunjangan profesi," jelasnya.

Kemdikbud Uji Coba KIP Plus


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menguji coba Kartu Indonesia Pintar (KIP) elektronik atau KIP Plus. Kartu bantuan untuk pelajar kurang mampu ini merupakan bentuk kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Uji coba silakukan di sejumlah sekolah di Yogyakarta.
Ujicoba KIP Plus

"KIP Plus ini merupakan bentuk pengembangan penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) secara non-tunai," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (19/10).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menuturkan KIP Plus merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) pada 26 April 2016 yang lalu. Ia berharap, KIP Plus memberikan kemudahan pada siswa mendapatkan perlengkapan belajar.

“Dengan KIP Plus ini, siswa juga bisa lebih cermat dalam menggunakan dana PIP,” ujar dia.

Muhadjir menjelaskan, KIP Plus merupakan kartu identitas penerima manfaat PIP. Namun, kartu ini dapat digunakan sebagai alat transaksi keuangan. Ia menuturkan, para pelajar pemilik KIP Plus dapat menggunakannya untuk belanja keperluan belajar di toko yang ditunjuk oleh bank. Serta, di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin Electronic Data Capture (EDC).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menuturkan, KIP Plus berfungsi ganda, yakni untuk menerima dana bantuan pendidikan PIP serta tabungan personal siswa.

“50 persen dana bantuan PIP dapat digunakan untuk transaksi non tunai, membeli perlengkapan yang dibutuhkan siswa untuk belajar. 50 persen sisanya dapat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti biaya transportasi,” kata Hamid.

Sebagai tahap awal, Kemendikbud bersama BRI dan BNI telah menyerahkan 1.295 KIP Plus kepada siswa penerima PIP di Kota Yogyakarta. Masing-masing, 629 kartu untuk pelajar SMP, 142 kartu untuk pelajar SMA, dan 524 kartu untuk pelajar SMK.

Setidaknya, sebanyak 150 mesin EDC telah disiapkan BRI dan BNI untuk dapat menerima transaksi menggunakan KIP Plus di Kota Yogyakarta. Masa uji coba KIP Plus berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Yogyakarta menjadi lokasi uji coba penyaluran bantuan pendidikan secara non tunai dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur perbankan yang memadai. Selama masa uji coba, tim gabungan yang terdiri dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bank Indonesia, BRI dan BNI akan mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dan mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemukan di lapangan untuk dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan program dan kebijakan.

PGRI Usul Jadi Organisasi Profesi

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar organisasi beranggotan para guru itu menjadi organisasi profesi. Tujuannya agar organisasi itu bisa mengangkat guru secara profesional sebagaimana organisasi profesi lainnya.
PGRI

"PGRI minta dipertimbangkan sebagai jadi organisasi profesi. Di Indonesia guru sebagai profesi itu baru dibanding dokter, akuntan atau lawyer," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai mendampingi Joko Widodo menerima pengurus PGRI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/10).

Ia mengakui kendati ada beberapa organisasi guru, namun belum ada organisasi yang menangani profesi guru. Padahal, profesionalisme guru sangat ditentukan bahkan menjadi tanggung jawab organisasi profesi.  Menurut dia, organisasi profesi guru seharusnya bisa mirip Ikatan Dokter Indonesia yang bisa mengangkat sarjana kedokteran menjadi dokter profesional.

"Seperti dokter, yang menjadi penanggung jawab ya IDI. Perguruan tinggi tidak punya wewenang mendidik profesi dan hanya cukup sampai level sarjana. Rektor bisa mewisuda sarjana kedokteran tapi yang mengambil sumpah ya asosiasi dokter," ujarnya.

Ia mengatakan dalam pertemuan itu, Presiden sangat merespon saran dan usulan PGRI, termasuk usulan menjadi organisasi profesi.

"Untuk hal lebih teknis akan dibahas Kemendikbud sebagai pembantu Presiden," imbuhnya.

Pada pertemuan itu, Muhadjir mengatakan PGRI mengundang Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Guru secara nasional sekaligus Hari Ulang Tahun PGRI yang akan dilaksanakan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu 27 November 2016.

"Presiden berkenan hari ke acara itu," katanya.

Mendikbud Wacanakan Hapus Ujian Nasional


Pemerintah mewacanakan untuk menghapuskan pelaksanaan ujian nasional di 30 persen sekolah yang memiliki nilai akademik di atas rata-rata standar nasional. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden.
(Mendikbud) Muhadjir Effendy

Muhadjir menilai, sekolah yang memiliki nilai akademik di atas rata-rata nasional justru tak perlu mengikuti ujian nasional. Penghapusan pelaksanaan ujian nasional dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah tersebut.

"Persoalannya adalah sudah ada 30 persen sekolah yang dari segi integritas maupun skor akademik kan sudah di atas rata-rata nasional. Lah kalau sudah begitu apakah dia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan ga perlu. Seharusnya dia diberi penghargaan. Tentu dia bisa melampaui standar nasional itu. Itu yang kita diskusikan dengan Pak JK," kata Muhadjir di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/10).

Ia mengatakan, modifikasi pelaksanaan ujian nasional merupakan salah satu langkah evaluasi kebijakan. Sebab menurut dia, fungsi ujian nasional yakni sebagai pemetaan nilai akademik sekolah di seluruh Indonesia. Sehingga, dapat diketahui sekolah mana saja yang telah melampaui nilai standar nasional.

"Nantinya kemudian kita harus ada treatment, penanganan terhadap sekolah yang belum melampaui standart itu. Nanti setelah itu ditangani dalam waktu yang cukup, kita uji lagi, kita tes lagi. Sudah tercapai belum. Kalau sudah tercapai, berapa yang sudah tercapai. Kalau belum, berapa yang belum. Nanti kita treatment lagi," jelas dia.

Langkah-langkah perbaikan terhadap sekolah yang belum dapat melampaui nilai standar tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas para gurunya. Selain itu, peningkatan kualitas laboratorium yang dinilai kurang memadai juga dapat diperbaiki dengan melakukan pembenahan-pembenahan.

"Jadi kita betul-betul fokus dari masalah. Tapi kalau kita hanya melihat secara nasional, kita kan ga bisa tahu dimana letak masalah yang standarnya masih lemah di mana, di kota mana, kita tidak bisa tahu," tambah dia.

Lebih lanjut, penghapusan ujian nasional di 30 persen sekolah tersebut juga dilakukan untuk menghemat anggaran pemerintah. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk perbaikan kualitas di sekolah lain yang nilai akademiknya belum dapat melampaui nilai standar nasional. Kendati demikian, pemberlakukan wacana ini masih perlu dikonsultasikan dengan berbagai pihak.

"Hanya yang kita anggap sudah melampaui standar minimum itu mestinya sudah tidak perlu diuji lagi. Dengan begitu kita bisa menghemat biaya, dan biaya itu bisa kita gunakan untuk treatment itu," kata Muhadjir.

Hasil UKG Dijadikan Landasan Program Guru Pembelajar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Melalui Pemanfaatan Hasil Uji Kompetensi. Dalam nota kesepahaman itu kedua pihak sepakat untuk memanfaatkan hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 untuk program Guru Pembelajar dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Nota kesepahaman ditandatangani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sopan Adrianto di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Sopan mengatakan, berdasarkan hasil UKG 2015, sebanyak 107.000 guru di DKI Jakarta dari hasil UKG  berada di urutan ketiga setelah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

“Berangkat dari hasil UKG ini maka kami bersepakat dengan kementerian bahwa DKI Jakarta ke depan akan lebih fokus lebih serius untuk bagaimana kompetensi guru di DKI Jakarta itu menjadi semakin baik,” ujarnya usai penandatanganan nota kesepahaman.

Sebanyak 107.000 guru DKI Jakarta itu akan mengikuti Program Guru Pembelajar dari Kemendikbud. Dirjen GTK Sumarna Surapranata mengatakan, sekarang Kemendikbud telah mengubah sistem pendidikan dan pelatihan guru menjadi Program Guru Pembelajar.

“Ini prinsip dasar yang sangat penting. Kalau dulu kita namakan diklat. Kalau diklat itu guru dijadikan sebagai objek. Nah, diklat diubah menjadi Guru Pembelajar, di mana guru sebagai subjek, sebagai orang yang menggerakkan dirinya sendiri untuk belajar dan tetap belajar,” ujar Pranata.

Ia mengatakan, Kemendikbud akan memberikan data hasil UKG di DKI Jakarta kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dari data tersebut,  maka ada tiga tawaran metode yang disampaikan Kemendikbud, yaitu metode tatap muka, metode kombinasi, dan metode daring (online). DKI Jakarta termasuk provinsi yang cepat merespons hasil UKG untuk ditindaklanjuti. Hal itu diakui Sopan sebagai Kadinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

“Semua nanti oleh Kemendikbud sudah ada peta. Semua akan digarap secara sinergi sehingga ke depan kita akan bisa melihat potret-potret atau peta-peta bagaimana kompetensi guru DKI Jakarta itu akan makin tambah baik,” tutur Sopan.

Ia berharap, nota kesepahaman ini menjadi penerang dan digunakan sebagai payung atau landasan dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta. “Kita punya dasar. Kita punya aturan, sehingga kita akan segera melangkah untuk memproses ini dan juga untuk melaksanakan semua program Guru Pembelajar ini.  Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama seluruh guru DKI Jakarta itu kualitas atau kompetensinya menjadi semakin baik,” katanya. (Erika Hutapea/Silvira Yolanda)

Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Pembelajar

Untuk mewujudkan amanat Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan Program Guru, Kepala sekolah, dan Pengawas Sekolah Pembelajar.


Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum memiliki sertifikat pendidik. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada peta kompetensi yang diperoleh dari pelaksanaan  Uji Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di seluruh Indonesia. Dari peta kompetensi terebut dapat diketahui kondisi objektifnya saat ini dan kebutuhan peningkatan kompetensi.

Kegiatan Program Guru, Kepala Sekolah Pembelajar, dan Pengawas Sekolah Pembelajar dilaksanakan melalui 3 (tiga) moda, yakni moda tatap muka, moda dalam jejaring (daring) penuh, dan moda  daring kombinasi antara tatap muka dengan daring. Pengembangan materi, infrastruktur pendukung program, pelaksana pelatihan dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam pelaksanaannya, Kemendikbud melakukan pelibatan publik dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, serta orang tua siswa.

Perwujudan pelaksanaan program guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembelajar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud bekerjasama dengan seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjalin kerjasama dalam nota kesepahaman untuk melakukan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dengan memanfaatkan hasil uji kompetensi.

Salah satu provinsi yang sudah siap melaksanakan program guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembelajar adalah Provinsi DKI.Jakarta. Kesiapan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) antara Kemendikbud dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di kantor Kemendikbud, Jakarta.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut dari pihak Kemendikbud diwakili oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata. Sedangkan dari pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sopan Adrianto.

Guru Harus Mendampingi Siswa Membaca

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau guru agar mendampingi siswa secara optimal dalam kegiatan membaca di sekolah. Ia juga mengapresiasi Mendikbud sebelumnya, Anies Baswedan, yang menerbitkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Permendikbud tersebut mengatur kewajiban membaca buku nonpelajaran selama 15 menit bagi peserta didik sebelum pelajaran dimulai.

"Saya sangat mendukung kebijakan membaca 15 menit sebelum belajar, dan saya ingin agar Permendikbud ini tetap dilaksanakan," katanya di sela-sela peresmian Gedung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Mendikbud juga meminta guru-guru untuk mendampingi siswa saat membaca dan melakukan kajian atau review bersama atas buku yang dibaca siswa. “Jangan sampai anaknya membaca, tapi gurunya pergi keluar kelas. Apakah guru-guru dengan kesadarannya menjalankan Permendikbud itu dengan sungguh-sungguh?” ujarnya.

Ia menuturkan, membaca adalah proses mental. Di dalam kegiatan membaca harus ada proses pengembangan imajinasi dan peningkatan intelektual bagi siswa. Karena itu ia menganjurkan guru-guru untuk mengajak siswa melakukan kajian atas buku nonpelajaran yang dibaca siswa di sekolah, sehingga terjadi proses imajinasi dan peningkatan intelektual siswa.

“Ini juga menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bagaimana caranya agar guru paham dalam mendidik anak melalui kegiatan membaca?” kata Mendikbud.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga mengingatkan agar implementasi dari Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti itu juga dikaji dan dievaluasi. “Bukunya ada nggak di sekolah? Jangan sampai anak-anak disuruh membaca tapi bukunya tidak ada. Lalu guru-gurunya bagaimana dalam mendampingi (saat siswa membaca)?” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan literasi bangsa Indonesia. Ia juga mengimbau guru-guru untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya, dan menjadikan tunjangan profesi guru yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik.

Kemdikbud Terus Tingkatkan Kompetensi Guru

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menjalin kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk meningkatkan komptensi guru. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) yang dilakukan hari ini, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta.


“Hari ini telah dilakukan penandatangan MOU bersama LPTK, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata, usai acara penandatangan MOU, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Jumat (16/09/2016).

Terdapat 15 perguruan tinggi yang ditetapkan menjadi penyelenggara program sertifikasi guru dengan mengadakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, Perguruan Tinggi (Menristekdikti). “Pemerintah akan mendanai sebesar Rp.274,8 M yang diberikan kepada 15 perguruan tinggi sebagai rayon penyelenggaraan PLPG,” tutur Dirjen GTK yang akrab disapa Pranata.

15 LPTK yang menjadi rayon tersebut adalah Universitas Syah Kuala, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Jember, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Cendrawasih, Universitas Muhammadiyah Malang, dan Universitas Negeri Makasar.

Dalam penyelenggaraan PLPG tahun 2016, Berdasarkan Keputusan Menristekdikti Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Melalui Program PLPG, terdapat tiga kategori perguruan tinggi dalam penyelenggaraan PLPG, yakni rayon, subrayon, dan mitra. Setiap perguruan tinggi yang menjadi rayon akan bekerja sama dengan perguruan tinggi subrayon dan perguruan tinggi mitra yang telah ditetapkan dalam Kepmenristekdikti.

“Terdapat 32 Perguruan tinggi sub rayon, dan 32 mitra perguruan tinggi yang akan melaksanakan program sertifikasi 2016,” tutur Pranata.

PLPG tahun 2016 akan diselenggarakan mulai Oktober 2016, dan diharapkan selesai pada Desember 2016 dengan nilai batas syarat kelulusan 80. Tahun ini PLPG akan diikuti 69.259 guru, baik yang diangkat sebelum tahun 2005, maupun setelah tahun 2005. “sebanyak 53.616 guru yang diangkat sebelum dan hingga tahun 2005, dan sebanyak 15.643 adalah guru yang diangkat setelah tahun 2005,” jelas Pranata.

Selain penetapan batas syarat kelulusan, Kemendikbud juga memberikan kebijakan tentang pengulangan ujian sertifikasi bagi guru yang tidak lulus ujian. Kebijakan ini diterapkan, kata Dirjen GTK, didasarkan atas arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy perlunya peningkatan batas kelulusan untuk meningkatkan kompetensi guru.

“Oleh karena itu kita tingkatkan batas kelulusannya, dan memberikan kesempatan mengulang maksimal 4 kali dalam setahun bagi guru yang tidak lulus ujian,”  ujar Pranata.

Dalam mengikuti PLPG, Pranata menjelaskan, hanya cukup diikuti sebanyak satu kali. Jika guru tersebut tidak lulus ujian sertifikasi, pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri. “Guru bebas belajar di mana saja dan dengan siapa saja untuk mempersiapkan pengulangan ujian sertifikasi. Ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menerapkan program Guru Pembelajar,” ucapnya.

Aplikasi PMP Kemdikbud

Aplikasi SIM PMP kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar. Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan baik diperlukan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan.


Dalam rangka memfasilitasi agar proses pelaksanaan system penjaminan mutu untuk satuan pendidikan berjalan lebih efektif dan efisien, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengembangkan Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP). Adanya Aplikasi PMP diharapkan dapat memberikan fasilitasi satuan pendidikan dalam penerapan sistem penjaminan mutu dalam rangka memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Aplikasi PMP dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kaidah-kaidah Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Di dalam aplikasi PMP tersedia kuesioner untuk setiap stakeholder sekolah yang digunakan untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Secara teknis Aplikasi PMP bersifat komponen opsional (add ons/pengaya) dari Aplikasi Dapodik, maka Aplikasi PMP akan dapat diinstall dan berjalan jika dikomputer tersebut telah ter-install Aplikasi Dapodik. Secara otomatis Aplikasi PMP akan mengambil entitas data pokok dari Aplikasi Dapodik seperti data profil sekolah, PTK, PD dan lainnya. Selanjutnya Aplikasi PMP akan menampilkan daftar pertanyaan/kuesioner untuk masing-masing entitas data tersebut.

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) adalah lembaga yang berada di tingkat provinsi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah yang bertugas melaksanakan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di provinsi berdasarkan kebijakan nasional. LPMP yang akan melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap implementasi dan pelaksanaan Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah menggunakan Aplikasi PMP.

Aplikasi PMP dapat diunduh pada laman : http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/. Dan selanjutnya panduan teknis serta informasi-informasi seputar Aplikasi PMP dan pelaksanaan Sistem penjaminan mutu pendidikan akan diunggah melalui laman: http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/.

Demikian informasi yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


Aplikasi Dapodik PAUD-DIKMAS 2016-2017

Update Dapodik paud dikmas 3.00 tahun 2016 2017 akan segera hadir
Alamat dapodik sudah pindah ke alamat dapo.paud.dikmas.kemdikbud.go.id
manajemen dapodik paud dikmas di http://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id

  1. Urutan Instalasi Dapodik 
  2. Persiapan sebelum instal dapodik
  3. Cara Hapus dapodik lama
  4. Cara generate prefill dapodikdas
  5. Cara mengetahui Kode Registrasi dapodik di komputer
  6. Cara Instal Dapodik
  7. Cara Registrasi Dapodik
  8. Memasukkan Prefill Dapodik di laptop
  9. Google Chrome Untuk Dapodikdas
  10. Solusi Kode Registrasi Tidak Ditemukan
Sejak tahun 2006, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS), yang kemudian  berubah menjadi Ditjen PNFI dan lantas berubah lagi menjadi Ditjen PAUDNI dan  kini berubah nomenklatur menjadi Ditjen PAUDNI, telah memiliki komitmen yang kuat dalam membangun Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nonformal dan Informal (SIMPNFI).
Seiring dengan perubahan nomenklatur itu dan peningkatan peran, pengelolaan data dan informasi berkembang melalui pengelolaan data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD-DIKMAS.

Aplikasi Dapodik PAUD-DIKMAS 2016


DAPODIK PAUD-DIKMAS sangat diperlukan untuk  penyiapan data dan informasi bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan semua program di lingkungan Ditjen PAUDNI.

Aplikasi terbaru dapodik paud dikmas 3.00 bisa diunduh di link https://drive.google.com/open?id=0B__bTCrrTvoNcERqWEo4VEd1M3c

Kemdikbud telah meluncurkan aplikasi Dapodikdas dan Dapodikmen. Kali ini menyusul Aplikasi Dapodik untuk PAUD. Silakan unduh aplikasi dapodik paud versi terbaru  di tautan ini.
Instrumen formulir pendataan klik di sini

Alamat Cek Pengiriman di link http://jetjetsemut.blogspot.com/2016/04/dapopaud-dikmaskemdikbudgoid-alamat.html

Untuk Link Generate Prefill Dapodik PAUD ni di Link http://118.98.233.179:9050/


Untuk instal dapodik paud membutuhkan kode registrasi dapodik paud.


Pemahaman Sesat Full Day School

Tiba-tiba saja Menteri Pendidikan yang baru dilantik menggulirkan gagasan sekolah sehari penuh atau full day school (FDS). Apa dasar pemikirannya? Beberapa alasan yang dia ungkapkan terdengar konyol dan asal-asalan.

Anak-anak, menurut Menteri, banyak yang terlantar di rumah sepulang dari sekolah, karena kedua orang tua mereka masih bekerja. Ketimbang anak-anak hanya sendiri, atau ditemani pembantu, lebih baik mereka berada di sekolah.

Ingat, gagasan menteri ini adalah menerapkan sekolah sampai jam 5. Asumsi itu hanya benar untuk para pegawai swasta, kebanyakan di kota-kota besar. Sebagai menteri seharusnya dia tahu bahwa jam kerja PNS di daerah tidak sampai jam 5 sore.

Pemahaman Sesat Full Day School

Tentu saja itu juga tidak berlaku bagi petani, nelayan, dan berbagai jenis profesi lain. Hal yang tak kalah penting, tidak semua pasangan ayah ibu bekerja. Banyak juga istri yang tidak bekerja. Apakah Menteri sudah memeriksa data?

Jadi boleh dibilang kebijakan ini sebenarnya hanya akan memenuhi kebutuhan sebagian kecil orang saja. Tapi kenapa kebijakan ini harus diterapkan kepada orang-orang yang tidak memerlukannya?

Sudahkah Menteri membayangkan bagaimana sebuah FDS di sebuah kampung nelayan di pesisir pulau Kalimantan sana?

Segala bentuk pelajaran tambahan atau les, kata Menteri, akan dilaksanakan di sekolah. Sanggupkah sekolah menyediakannya? Mustahil!

Anak-anak saya ikut les gitar, karate, tae kwon do, dan renang. Anak-anak tetangga ikut les piano, balet, melukis, dan sebagainya. Bagaimana sekolah akan mengakomodasi semua itu? Mustahil!

Yang akan terjadi nanti adalah pemaksaan kegiatan ekstra, mengikuti hanya yang bisa disediakan sekolah saja.

Lalu bagaimana dengan segala jenis TPA dan madrasah sore yang selama ini sudah menjalankan kegiatan? Tutup saja?

FDS kata Menteri akan dilengkapi dengan materi pendidikan karakter. Apa hubungannya? Pendidikan karakter tidak ada hubungan dengan berapa jam anak-anak sekolah.

Selama ini pendidikan karakter tidak dijalankan bukan karena kekurangan waktu belajar, tapi karena memang tidak diperhatikan. Kurikulumnya tidak menyentuh aspek itu, guru-gurunya tidak siap.

Apalagi fasilitas sekolah, jauh dari cukup. Kalau mau membangun pendidikan berkarakter, kenapa tidak fokus saja ke situ tanpa FDS?

Anak-anak, kata Menteri, akan dibekali dengan pelajaran agama yang bisa menangkal paham radikal. Aduh, ini asumsi yang sudah terlalu jauh. Apakah Menteri sudah meneliti apa dan bagaimana paham radikal itu?

Lalu, bagaimana dengan masalah pendidikan yang selama ini masih menumpuk? Kurikulum 2013 masih belum jelas bagaimana juntrungnya. Guru-guru masih bingung melaksanakannya. Mereka belum siap, belum punya skill memadai.

Buku-bukunya berkualitas sangat rendah, sangat jelas terlihat disusun secara asal-asalan. FDS jelas aja mempengaruhi lagi bahan ajar. Lalu, bagaimana format bahan ajar baru nanti? Ganti lagi?

Soal Ujian Nasional juga masih mengambang.

Di tengah berbagai persoalan itu, kenapa perlu ada gagasan FDS? Gagasan ini sepertinya hanya membuat kegaduhan dan blunder saja. edukasi kompas.com

Full Day School jangan Bikin Murid Stress

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginginkan agar kajian terhadap sistem belajar full day school seperti yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dilakukan lebih komprehensif guna menghindari terjadinya polemik di masyarakat.

"Saya ingin agar kajiannya lebih komprehensif, dan buat saya syaratnya satu saja, sekolah harus menyenangkan, jangan sampai mereka (anak didik) tertekan atau stres," kata Ganjar di Semarang, Senin, 8 Agustus 2016. BACA: Kak Seto Minta Full Day School Dipertimbangkan Lagi

Menurut Ganjar, sistem belajar di sekolah seperti "full day school" itu mendekati sistem sekolah lima hari dalam sepekan dengan harapan pada akhir pekan bisa berinteraksi antaranggota keluarga.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengungkapkan bahwa ada  permasalahan muncul mengenai transportasi terkait dengan penetapan "full day school" dan lima hari sekolah.


"Kalau di desa akan muncul permasalahan mengenai transportasi, kalau di perkotaan sangat bisa diterapkan, sudah saya evaluasi soalnya," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Ganjar, sistem belajar full day school harus diujicobakan di beberapa sekolah jika pemerintah ingin menerapkannya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy menggagas pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta, menggunakan sistem full day school agar anak tidak sendiri ketika orang tua mereka masih bekerja.

"Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orang tua mereka masih belum pulang dari kerja," katanya di Malang, Minggu (7/8).

Menurut Muhadjir, kalau anak-anak tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan mengaji sampai dijemput orang tuanya usai jam kerja.

"Dan, anak-anak bisa pulang bersama-sama orang tua mereka, sehingga ketika berada di rumah, mereka tetap dalam pengawasan, khususnya orang tua," katanya.

Menyinggung penerapan "full day school" bagi pendidikan dasar tersebut, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengatakan saat ini masih terus dilakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, mulai di pusat hingga di daerah.

"Nantinya memang harus ada payung hukumnya, yakni peraturan menteri, tapi untuk saat ini masih sosialisasi terlebih dahulu secara intensif," ujarnya.

Kemdikbud akan Tinjau Ulang Sekolah Gratis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meninjau ulang kebijakan sekolah gratis yang dianggap sering kali menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

"Sekolah gratis bukan berarti mematikan partisipasi masyarakat," kata Mendikbud Muhadjir Effendy setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin, 8 AGustus 2016.

Selanjutnya Mendikbud yang  mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Jawa Timur itu akan membuka partisipasi masyarakat di sekolah.


"Biar nanti masyarakat yang menentukan sendiri, terutama lembaga seperti komite sekolah akan kami perkuat lagi," kata Muhadjir.

Pihaknya juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan lembaga pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga menyampaikan bahwa saat ini kurikulum pendidikan 2013 yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2013 masih dilaksanakan di sekolah-sekolah.

"Iya, kurikulum 2103 masih jalan terus. Tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak menerapkan kurikulum tersebut," ujarnya.
ANTARA

Mendikbud: Tanamkan Skill Kepada Siswa


Sekolah dinilai perlu mengajarkan mengembangkan kemampuan keterampilan kepada peserta didik. Dengan kata lain, tidak hanya mengajarkan pada bidang akademik tapi juga life skill.

“Setidaknya ketika tamat sekolah dan tidak bisa melanjutkan, mereka bisa bekerja sesuai keterampilan yang telah dibekali di sekolah,” ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy saat Pembukaan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) 2016 di Gedung A, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Senin (1/8).


Muhajdir menerangkan terdapat negara lain yang tidak memperbolehkan untuk memperkerjakan tamatan SMP bahkan SMA sekali pun. Para perekrut tenaga kerja justru akan dipenjara apabila menerima lulusan yang tidak dibekali keterampilan sama sekali. Oleh sebab itu, negara tersebut menekankan lulusannya untuk bisa mengenyam kursus setelah selesai dari lembaga pendidikan formal.

Melihat situasi itu, Muhadjir berpendapat, Indonesia tentu belum bisa menerapkannya. Karena itu, dia menekankan, sekolah agar bisa mengajarkan dan membekali ilmu keterampilan kepada peserta didiknya. Sejauh ini sudah ada sekolah yang menenkankan pada keterampilan, seperti sekolah satu atap maupun sekolah terbuka.

Beredar Isu, Anies Baswedan akan Diganti

Isu mengenai reshuffle jajaran menteri Kabinet Kerja semakin menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Hal ini terlebih sejak Rabu (27/7) dini hari, sudah beredar susunan menteri yang terbaru melalui pesan singkat di Whatsapp dan media sosial.

Presiden Jokowi hampir dapat dipastikan akan mengumumkan perombakan kabinet pada siang ini. Di antara sejumlah nama yang diisukan diganti, ada dua menteri yang selama ini dikenal memiliki rekam jejak bagus.

Anies Baswedan dikabarkan akan keluar dari kabinet. Kabarnya dia akan diganti oleh kalangan profesional dari akademisi.

Anies selama ini dikenal sebagai menteri yang jarang diterpa persoalan. Salah satu gebrakannya adalah, dia membuat kebijakan standar UN bukan lagi nilai, melainkan kejujuran.

Kebijakan terakhirnya, memberikan imbauan kepada orang tua untuk mengantar anak di hari pertama sekolah menuai banyak apresiasi dari berbagai kalangan.

Berikut ini salah satu contoh pesan singkat yang beredar di awak media mengenai susunan reshuffle kabinet.

 Reshuffle Kabinet akan diumumkan pk.11.00 pagi ini dan Kabinet baru dilantik pk.14.00 sore ini juga.

1. Menteri Keuangan Bambang S Brojonegoro diganti Sri Mulyani Indrawati.
2. Menpan RB Yuddy Chrisnandi diganti Asman Abnur (partai PAN).
3. Kepala Bappenas Sofyan Djalil diganti Bambang Brojo.
4. Menteri ATR-BPN Ferry Mursidan Baldan diganti Sofyan Djalil.
5. Mentri Perdagangan Tomas Lembong diganti Enggartiasto Lukito.
6. Menteri Perindustrian Saleh Husein diganti Erlangga Hartarto.
7. Menteri Perhubungan Jonan diganti Budi Karya.
8. Mentri Desa Marwan Jaffar diganti Eko Putro (PKB).
9. Mentri ESDM Sudirman Said diganti Chandra Tahar (profesional).
10. Mendiknas Anis Baswedan diganti Prof Muhajir (Muhamadiyah).
11. Menkopolhukam Luhut Panjaitan diganti Wiranto.
12. Menko Maritim Rizal Ramli diganti Luhut Panjaitan.
13. Kepala BKPM Franky Sibarani diganti Tomas Lembong.
14. Franky Sibarani akan menjabat Wkl. Menteri Perindustrian.

PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH/Madrasah (SD/SMP/SMA)

Akreditasi sekolah merupakan pengakuan dan penilaian dari beberapa pihak yang berwenang. 
Pemerintah melakukan akreditasi sekolah untuk menilai kelayakan program atau satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana  dan terukur sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XVI Bagian Kedua Pasal 60 tentang Akreditasi. Lihat juga cara melihat nilai akreditasi sekolah

UNDUH perangkat instrumen bahan akreditasi sekolah 2015 2016 . untuk SD MTS MA SMA SMP SMK MI SDLB SMPLB SMALB LENGKAP
Pemerintah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar  nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional,  melakukan sosialisasi kebijakan  dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.

Buka juga kebijakan akreditasi paud serta file instrumen akreditasi PAUD dan sistem penilaian akreditasi paud

Berikut unduhan file tentang instrumen akreditasi sekolah

- Perangkat Akreditasi SD-MI Tahun 2016 di  link ini
- Perangkat Akreditasi SMP-MTs Tahun 2016 di  link ini
- Perangkat Akreditasi SMA-MA Tahun 2016 di  link ini
- Perangkat Akreditasi SMK-MAK Tahun 2016 di  link ini
- Perangkat Akreditasi SDLB Tahun 2016 di  link ini
- Perangkat Akreditasi SMPLB Tahun 2016 di  link ini
- Perangkat Akreditasi SMALB Tahun 2015  di  link ini

Sekolah Sudah Bisa Memesan Buku K13


Menyambut tahun pelajaran 2016/2017, mulai 1 Juli 2016, sekolah pelaksana Kurikulum 2013 (K13) dapat memesan buku teks pelajaran K13 melalui laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sekolah dapat memesan dan memilih penyedia buku K13 dengan mengakses laman e-katalog LKPP. Buku dibeli dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

cara memesan buku kurikulum 2013
Sekolah Sudah Bisa Memesan Buku K13

Dengan mengunjungi laman e-katalog LKPP, sekolah dapat mengetahui harga buku pada setiap zona/daerah beserta daftar tautan laman penyedia buku K13. Tiap laman menampilkan kaver, spesifikasi, tata cara pemesanan dan pembayaran buku. Setelah mengetahui tata cara pemesanan buku, kepala sekolah menugaskan operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memesan buku dengan menggunakan User ID dan password Dapodik.

Pembayaran buku teks pelajaran K13 dilakukan setelah buku diterima sekolah. Ada dua metode pembayaran yang dapat dipilih. Pertama, pembayaran nontunai melalui payment gateway yang disediakan masing-masing penyedia. Kedua, pembayaran nontunai melalui transfer langsung kepada rekening penyedia. (Baca: Infografis Tata Cara Pembelian Buku Teks Pelajaran K13)

Buku teks pelajaran K13 yang dibeli melalui e-katalog LKPP adalah buku K13 yang telah mengalami revisi. Buku diperuntukkan bagi siswa dan guru kelas I, IV, VII, dan X. Tahun ini, jumlah sekolah pelaksana K13 sebanyak 25% dari total sekolah semua jenjang pendidikan.

Pengaduan terkait pembelian buku dapat disampaikan melalui telepon: (021) 5703303 dan (021) 57903020, faksimile: (021) 5733125, SMS: 0811976929, dan e-mail: pengaduan@kemdikbud.go.id

Permendikbud 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Permendikbud 52 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah

Yang dimaksud dengan tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma,
kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Permendikbud 82 tahun 2015
Permendikbud 82 tahun 2015

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:
a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan
c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan  kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.


Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:
a. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
b. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
c. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
d. perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
e. perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
f. pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
g. penc4bulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan  keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
h. pem3rk0saan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
i. tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan,
atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi  manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
j. tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

unduh lengkap Permendikbud 82 tahun 2015 di link ini

Permendikbud No 18 Tahun 2016


Kemdikbud telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai Masa Pengenalan Sekolah bagi siswa baru, atau jika tahun tahun yang lalu disebut sebagai Masa orientasi Sekolah. Dalam Permendikbud No 18 Tahun 2016 ini mengatur tentang regulasi aturan yang wajib dilaksanakan pihak sekolah saat masa pengenalan atau orientasi siswa baru.

Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan
awal kultur Sekolah.
Permendikbud No 18 Tahun 2016
Permendikbud No 18 Tahun 2016

Adapun Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan;
a. mengenali potensi diri siswa baru;
b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain
terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;
c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
d. mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya;
e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai,
menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk
mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

Pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah.

Silakan klik di link ini Permendikbud nomor 18 tahun 2016 selengkapnya

Edaran Kemdikbud Tentang Pelaksanaan di Awal Tahun Pembelajaran

Kementerian Pendidikan tahun 2016 atau di awal tahun pembelajaran baru 2016 2017 telah mengeluarkan surat edaran perihal awal pelaksanaan tahun pembelajaran baru di sekolah. Surat edaran nomor 13/D/PP/2016 berisi mengenai himbauan serta perintah Kemdikbud kepada sekolah-sekolah di bawah naungan Kemdikbud agar:

Melaksanakan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah
. yang berisi prosedur pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah, kewajiban membuat papan informasi sekolah aman, serta membentuk tim Pencegahan Tindak Kekerasan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua /wali, agar masalah-masalah kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dicegah dan ditangani

Melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Permendikbud tahun 2016 ini berisi perintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan sekolah untuk:
a. Menghindari tindak kekerasan yang seringkali dianggap biasa dan dinyatakan wajar sejak hari 
pertama sekolah; (Masa Orientasi Sekolah; MOS)
b. Menghentikan pendiaman terhadap kekerasan dan pelecehan tak bernalar yang terselubung dalam
kegiatan resmi sekolah;
c. Melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah secara konsekuen dan bertanggungjawab sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang
berbagai aktivitas yang dianjurkan atau dilarang keras dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau sekolah agar mengatur berbagai kegiatan non
kurikuler di sekolah, baik wajib maupun pilihan, seperti:
a. Mengawali hari sekolah dengan 15 (lima belas) menit waktu membaca buku non pelajaran;
b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu penuh cinta tanah air;
c. Berdoa bersama dan dipimpin oleh siswa secara bergantian;
d. Mengakhiri hari sekolah dengan menyanyikan lagu-lagu daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertekad memastikan lingkungan sekolah sehat, sehingga
sekolah diwajibkan untuk:
a. Menjadikan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok;
b. Melarang warga sekolah termasuk tamu sekolah merokok, menjual rokok, dan membeli rokok di
dalam lingkungan sekolah;
c. Tidak menerima kerja sama dan bantuan dalam bentuk apapun dari perusahaan rokok;
d. Mewujudkan lingkungan yang menyegarkan dan menyehatkan bagi siswa belajar dan warga sekolah.

Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 Sekolah diwajibkan untuk:
a. Menerima pemegang KIP yang sudah melapor menjadi calon peserta didik;
b. Mendata calon peserta didik tersebut untuk menjadi prioritas pada penerimaan peserta didik tahun
ajaran baru;
c. Menerima anak putus sekolah yang telah  menerima KIP untuk melanjutkan ke jenjang/kelas
berikutnya tanpa mengulang kelas yang pernah ditempuhnya dengan melampirkan bukti nilai
rapor/hasil belajar terakhir yang telah dilegalisir dari sekolah;
d. Melakukan pemutakhiran data peserta didik pemegang KIP ke dalam aplikasi Dapodik.




Berbagai regulasi ini membutuhkan komitmen dan dukungan sekolah. Sekolah wajib memprioritaskan pelaksanaan regulasi ini serta mendorong praktik baik di sekolah maupun antar sekolah. Kami mengharapkan sekolah turut menyuarakan secara langsung kepada masyarakat tentang pentingnya bergerak bersama memastikan tumbuhnya ekosistem sekolah yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi siswa dan seluruh warga sekolah.

Sekolah diharapkan mengajak para orang tua mengantarkan anaknya di hari pertama awal tahun pelajaran untuk sekaligus berinteraksi dengan kepala sekolah dan guru, menjalin tekad menjadi among bersama bagi anak-anak.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Program Guru Pembelajar Tingkatkan Kompetensi


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi Program Guru Pembelajar untuk meningkatkan kompetensi guru di Tanah Air. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, kegiatan itu juga sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) beberapa waktu lalu. Sebanyak 1.263 guru dengan nilai UKG di atas 80 dipilih sebagai narasumber untuk menyampaikan materi peningkatan kompetensi guru.

Program Guru Pembelajar Tingkatkan Kompetensi

Menurut Anies, untuk menjadi seorang guru yang menginspirasi harus memiliki kesadaran untuk terus belajar sehingga pendidikan yang diajarkan tidak hanya mencerahkan, tetapi juga membuka wawasan serta merangsang pengembangan kemampuan siswa. Di samping itu, ia pun menilai penting perspektif pembelajaran karena sistemnya dilakukan secara terus menerus. Artinya, begitu seorang guru merasa selesai belajar maka itulah pertanda sebuah kemunduran.

Lebih lanjut, ungkap Anies, semangat pembelajar itu akan menjadikan seorang guru memiliki empat kompetensi abad ke-21. Antara lain, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Meski begitu, tambahnya, tidak mungkin orang berpikir kritis tanpa pengetahuan yang cukup sehingga diperlukan literasi dasar seperti minat baca terhadap sains, ekonomi, budaya, teknologi informasi, tidak terkecuali perkembangan di dunia politik dalam dan luar negeri.

Sistem Layanan di Daerah Tidak Maksimal, Guru "Piknik" ke Jakarta

Sistem Layanan Digital di Daerah Belum Sempurna, Guru Kembali ke Pusat
 Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, segala sistem pelayanan untuk guru sebetulnya telah mengunakan sistem digital. Para guru seharusnya tidak perlu datang ke pusat. Mereka dapat mengurus dan melengkapi segala bentuk persyaratan datanya di sekolah atau kabupaten. Pasalnya, di setiap sekolah dan kabupaten telah disediakan petugas operator untuk sistem pelayanan digital untuk memasukan data pokok pendidik (Dapodik) guru.

Pranata menuturkan, terkadang petugas operator yang ada di tingkat kabupaten/kota tidak mengerti bagaimana cara untuk memasuki Dapodik ini secara online sehingga menyebabkan banyak guru yang harus ke pusat.

"Guru PAUD yang datang ke Unit Layanan Terpadu yang ketemu sama Pak Menteri itu masalahnya salah memasukan nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik atau UNPTK. Lalu, operator di sekolah dan daerah tidak mengerti bagaimana memasukan data Dapodik secara digital setelah terjadi kesalahan," kata Pranata kepada SP, Jumat, (17.6).

Dia melanjutkan, kesalahan memasukan UNPTK menyebabkan data guru tersebut tidak ada pada Dapodik, sehingga tidak mendapat sertifikasi. Pasalnya, kelengkapan data Dapodik menjadi persayaratan mutlak untuk mendapat sertifikasi guru.

Banyak guru yang masih harus ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk membenarkan data Dapodik yang tidak lengkap.

"Ini layakanya seperti kita salah pin ATM sama dengan Dapodik salah memasukan nomor data tidak ada. Jadi ketika dia perbaiki langsung keluar SK itu jadi sebenarnya, sekarang ini SK itu sudah digital dan kekeliruan itu terjadi pada saat entry data," ujar Pranata

Dikatakan, sistem digital sudah disosialisasikan. Namun, para guru ini berada pada jalur jeda. Dalam artian mereka harus menunggu pemberitahuan selama satu hingga tiga bulan untuk memperoleh pemberitahuan kelanjutan lebih memilih ke pusat.

"Ini sudah disosialisaikan, namun para guru ini kan ada pada jalur jeda, sehingga ketika mereka salah memasukan data, mereka baru mengetahui satu hingga tiga bulan. Kami sedang mengusahkan ada notifikasi langsung diterima guru ketika mereka melakukan kesalahan, semoga akhir tahun ini selesai," kata dia.

Dijelaskan Pranata, sistem yang sedang dikembangkan ini memiliki kesamaan seperti sistem pemberitahuan pada e-bangking. Ketika para guru salah memasukan data langsung ada pemberitahuan ke handphone masing- masing. Sehingga masalah yang selama ini dapat diatasi.

Pada kesempatan sama, Pranata juga mengatakan, bagi sekolah yang berada di daerah yang tidak memiliki jaringan internet, pemerintah telah menyediakan aplikasi Backup Sinkron Data ( BSD) sebagai alternatif bagi guru yang belum berhasil melakukan sinkronisasi ke server Dapodik. Untuk sementara data tersebut dapat disimpan dalam komputer dan ketika berada di daerah yang memiliki jaringan dapat diunggah.

Pranata juga menuturkan, sistem digital ini sebetulnya telah berlangsung hampir lima tahun untuk Direktorat Pendidikan Dasar (Dikdas), sedangkan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) dan Pendidikan Menengah (Dikmen) baru berlangsung tahun ini.

Dijelaskan, Pranata, karena baru maka pada PAUD dan Dikmen masih banyak yang bermasalah. Hal ini yang memperlambat guru mendapat tunjangan profesi guru (TGP).

Guru untuk mendapat TPG harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Ada pun persayaratan itu, meliputi guru harus memenuhi jam mengajar 24 jam, mengajar sesuai sertifikasi, berapa jumlah kelasnya dan berapa banyak siswanya. Semua ini diperoleh melalui Dapodik yang berada di masing-masing direktorat.

"Apa seorang guru berhak dapat tunjangan profesi atau tidak harus memenuhi persyaratan. Misalkan, jika jumlah siswanya kurang maka yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan tidak mendapat tunjangan," kata Pranata.

Dijelasakan Pranata, sebelum guru dinyatakan berhak menerima TPG, pemerintah terlebih dahulu mengecek persyaratan- persyaratan sesuai atau tidak.

Pranata juga kembali menjelaskan, jika untuk mendapat TPG tentu guru harus melewati langkah –langlah ini. Pertama, para guru harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG ) sesuai bidang yang studi yang dipelajari sebagai persyarata mendapat sertifikat.

Pemerintah Sediakan 7.000 Kuota Guru SM3T

Program Guru Garis Depan (GGD) tahap kedua kembali dibuka. Pemerintah menyediakan 7.000 kuota GGD. Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Surmarna Surapranata mengatakan, sebelumnya pemerintah telah merekrut 789 orang guru yang disebarkan ke seluruh Tanah Air. Tahun ini, kembali membuka 10.000 kuota untuk GGD ini.

Pranata menyebutkan, pembukaan kuota GGD tahap kedua ini animonya luar biasa. Antusias para sarjana sangat bagus. Hingga hari ini tercatat telah ada 10.000 pendaftar. Mereka terdiri dari Sarjana Mengajar Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (SM-3T), Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama yang terdiri dari putra-putri daerah yang terdidik, PPG berbasis pendidikan Science, dan PPG kolaborasi.

"Antusias para sarjana muda yang berkompeten itu untuk menjadi guru sangat bagus. Mereka akan mengbadi sekian lama di  daerah," kata Pranta pada konferensi pers di Gedung Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Senin, (20/6).
Dikatakan Pranata, dari kuota yang disediakan, SM-3T berpeluang lebih besar untuk menjadi GGD. Pasalnya, SM-3T merupakan anak bangsa yang telah mengabdi di daerah 3T. Maka untuk mengisi kursi tersebut, pemerintah juga membuka kuota SM-3T sebanyak 3.000 kursi. Tidak berbeda dengan GGD, animo sama, tercatat ada 7.600 yang mendaftar.

Dijelaskan Pranata, peluang SM-3T lebih besar karena mereka selain mengabdi selama setahun, juga mengikuti pelatihan PPG berasrama, sehingga lebih siap. Selain itu, SM-3 merupakan program pemerintah yang disediakan untuk mendukung GGD.

PranAta mengaku, program SM-3T ini merupakan kerja sama antara Kemdikbud dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Pasalnya, Kemdikbud yang mengelola sedangankan Kemristekdikti yang menjalankan program PPG ini.
Dia menjelaskan, setelah PPG, para SM-3T berkesempatan mengikuti tes PNS GGD. Mereka yang lulus akan diutus untuk mengabdi di 98 kota/kabupaten di 28 provinsi yang membutuhkan guru.
Dengan demikian, untuk keberlanjutan program ini, Kemdikbud telah melakukan penandatangaan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah (Pemda), agar para GGD bisa ditempatkan di seluruh Tanah Air. Misalkan, orang Jawa bisa mengajar di Papua atau sebaliknya.

Pranata juga menuturkan, tes GGD dilakukan secara online selama tiga hari pada 27-29 Juli 2016 yang akan dilaksanakan di 107 tempat uji kompetensi (TUK). Dalam GGD ini, ia juga menuturkan, proses perekrutan ini dilakukan berdasarkan kerja sama Kemdikbud dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB). "Kami yang memfasilitasi soal, mekanisme, sarana, dan tempat untuk kompetensi uji online, sedangkan kuota guru ditentukan oleh Kempan-RB," kata dia.
Maria Fatima Bona/PCN
BeritaSatu.com

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Cair Lebih Awal


Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, tunjangan profesi guru (TPG) Non PNS untuk triwulan kedua akan cair tepat waktu, bahkan lebih awal dari jadwalnya. Hal ini terjadi karena pemerintah mempertimbangkan Hari Raya Idul Fitri.

“Biasanya untuk triwulan kedua itu cair pada Juli. Namun ini kan mau Idul Fitri jadi kami usahakan pada akhir Juni ini tunjangan sudah masuk ke rekening para guru,” kata Pranata di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Senin, (20/6).

Saat ini pihaknya telah menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke seluruh pemerintah daerah (Pemda), agar segera mengeksekusi kebijakan pembayaran TPG. Adapun besaran anggaran yang disiapkan untuk membayar TGP ini sebanyak Rp 4,949 miliar untuk pembayaran 207.596 guru non PNS di seluruh Tanah Air.

Pada kesempatan sama, Pranta menegaskan, pemerintah akan tetap membayar TPG tepat waktu, dan tidak ada rencana pemotongan TPG oleh pemerintah. Namun semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tunjangan Profesi Guru Non PNS Cair Lebih Awal

Berdasarkan aturan, TPG hanya diperuntukkan bagi guru yang sudah mendapat surat keputusan (SK) usai mengikuti proses sertifikasi. Berdasakran data terakhir Kemdikbud dalam hal ini perJuni, sudah ada 1.410.627 guru yang mendapat SK sehingga bisa memperoleh TPG. Sementara untuk 84.616 guru lainnya belum dapat memperoleh TPG karena terkendala pada proses penyelesaian SK.

Guru Belajar Melek Informasi Lewat Internet


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meluncurkan program peningkatan kompetensi guru melalui Program Guru Pembelajar. Guru diajak untuk melek informasi dengan belajar lewat internet.

"Guru pun harus belajar tentang internet. Karena teknologi ini merupakan bagian dari pembelajaran abad 21," kata Anies Baswedan usai peluncuran Program Guru Pembelajar, di Jakarta, Sabtu (21/5).

Ditambahkan, guru akan mendapat pelatihan bagaimana mencari informasi pembelajaran lewat internet. Sehingga guru selalu bisa mengikuti informasi terkini seputar pembelajaran.

"Nanti akan kami rekomendasikan sejumlah website berkualitas yang bisa diakses para guru. Sehingga guru bisa belajar dari sana," ujarnya.

Melalui program Guru Pembelajar, Anies berharap semua guru di Indonesia bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Baik di lakukan melalui pelatihan yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun mencari sendiri melalui internet.

"Pelaksanaan program akan dilakukan dengan tiga moda yaitu tatap muka, jejaring penuh dan moda kombinasi antara keduanya," ucap Anies.
guru pembelajar

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengemukakan, pada tahap awal program akan diikuti 1.263 peserta. Mereka nantinya akan menjadi narasumber nasional untuk program Guru Pembelajar.

"Kemdikbud memiliki Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPTK) di 14 provinsi yang bisa dipergunakan bagi narasumber nasional untuk menggelar pelatihan Program Guru Pembelajar ini," katanya.

Ditanya tentang guru yang ada di wilayah yang tak terjangkau oleh teknologi internet, Anies mengatakan, hal itu akan dilakukan melalui pelatihan dengan metode kombinasi yaitu tatap muka dan internet.

"Bukan hal mudah mengenalkan teknologi kepada guru yang seumur hidupnya belum pernah pegang laptop. Tapi ini harus kita lakukan sebagai pembiasaan, karena kita tak bisa menghindar dari teknologi," kata Anies menandaskan.

Mendikbud berharap pelatihan Guru Pembelajar ini tidak bersifat satu arah, melainkan forum berbagi pengalaman bagi para guru dalam pembelajaran sehari-hari.

"Karena meski guru memiliki nilai di bawah 80, bukan berarti tidak punya pengalaman mengajar menarik yang bisa dibagi dengan guru lain. Kami harap, pelatihannya bisa berlangsung aktif dan dua arah," tuturnya.

Sementara itu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata menambahkan, guru yang menjadi narasumber nasional adalah mereka yang memiliki nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) di atas 80. Selain itu, ada widyaiswara dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan PPPTK dan dosen.

"Peran narasumber nasional adalah sebagai jembatan penyampaian materi untuk peningkatan kompetensi guru," kata Sumarna Surapranata.

Program tersebut, lanjut Sumarna, merupakan upaya peningkatan kompetensi guru yang melibatkan pemerintah sebagai partisipasi publik yang meliputi pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri.

PGRI Prihatin Guru Dipidanakan Orang Tua Siswa


GURU DIPENJARA
Penguru Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) prihatin dengan adanya kasus guru yang dipidanakan orang tua siswa. Pelaksana Tugas Ketua Umum (Plt Ketum) PB PGRI, Unifah Rasidi menilai kasus tersebut mencerminkan perubahan nilai di masyarakat.

“Ada pemahaman yang salah terhadap memahami aturan  sekolah,” ujar Unifah kepada Republika, Ahad (12/6).

Sekolah, lanjutnya, bukan lagi ruang nyaman bagi para guru dalam mendidik, menanamkan budi pekerti dan  membentuk karakter anak. Termasuk menerapkan nila-nilai disiplin. Kondisi tersebut membuat para guru dicekam rasa ketakutan dalam melaksanakan tugas edukatifnya.

Untuk itu, dia menegaskan, fenomena ini harus disikapi serius dari berbagai pihak. Unifah menyarankan, agar para guru dapat mengubah metode mengajar yang lebih ramah pada anak. Guru-guru diminta mempelajari dan mencermati aturan dengan baik. Dengan demikian mampu memperkuat kompetensi pribadi dan sosial dalam menghadapi peserta didik  yang seringkali menguji kesabaran guru.

“Namun demikian jika guru kam khilaf atau kurang sabar dalam menjalankan tugas, mohon dihormati pekerjaan guru tersebut. Jangan langsung para guru ditahan jika dilaporkan sepihak oleh orang tua, “ kata Unifah. 


Pemerintah daerah dituntut memberi perlindungan maksimal kepada guru. Hal ini terkait munculnya fenomena guru yang dipidanakan orang tua siswa karena dianggap melakukan kekerasan saat kegiatan belajar mengajar.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung menyayangkan reaksi negatif dari orang tua siswa itu. Padahal, dengan mendaftarkan anak ke sekolah, orang tua telah menitipkan anak untuk dididik guru.

"Seringkali masyarakat (orang tua siswa) tidak paham, sehingga reaksi berlebihan. Sungguh itu (guru dipidana ortu siswa) menjadi warning," ujar Untung, Ahad (12/6).

Untung menilai, pemerintah harus memberi perlindungan yang nyata agar guru bisa menjalankan tugasnya dengan baik, nyaman, dan tenang.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, belakangan ini banyak guru di Indonesia yang tersandung hukum karena dianggap melakukan kekerasan terhadap siswa. Ia mencontohkan guru yang mencubit siswa sudah diartikan sebagai tindak pidana. Padahal, lanjutnya, hal itu bisa diartikan pula sebagai bentuk hukuman guru atas perilaku anak didik.
dedi mulyadi

"Padahal, sikap guru itu merupakan hukuman untuk siswa yang telah melakukan pelanggaran. Adanya pemidanaan ini, seringkali menjadikan guru enggan bersikap tegas terhadap anak didiknya," katanya.

Oleh karena itu, Dedi menilai pentingnya adanya Tim Pembela Guru yang keabsahannya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Purwakarta Nomor 424.05/Kep.576-Disdikpora/2016 Tentang Pembentukan Tim Pembela Guru Kabupaten Purwakarta.

"Dalam hal ini bukan berarti saya berpihak pada guru secara berlebihan, tapi sebagai kepala daerah saya pun harus memberikan perlindungan terhadap mereka," katanya.

Selain itu, kata dia, dalam SK tersebut para guru di Kabupaten Purwakarta akan mendapat perlindungan dan konsultasi yang terdiri dari 10 orang pengacara yang akan berkantor di Kantor PGRI Kabupaten Purwakarta.

"Jadi kalau ada guru yang kelepasan sampai mencubit atau nampar, terus dilaporkan ke polisi, nanti pengacara yang menghadapi. Gratis," katanya.

Info pns

INFO GURU

Arsip Blog

Mengenai Saya