Program Guru Pembelajar Tingkatkan Kompetensi


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi Program Guru Pembelajar untuk meningkatkan kompetensi guru di Tanah Air. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan, kegiatan itu juga sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) beberapa waktu lalu. Sebanyak 1.263 guru dengan nilai UKG di atas 80 dipilih sebagai narasumber untuk menyampaikan materi peningkatan kompetensi guru.

Program Guru Pembelajar Tingkatkan Kompetensi

Menurut Anies, untuk menjadi seorang guru yang menginspirasi harus memiliki kesadaran untuk terus belajar sehingga pendidikan yang diajarkan tidak hanya mencerahkan, tetapi juga membuka wawasan serta merangsang pengembangan kemampuan siswa. Di samping itu, ia pun menilai penting perspektif pembelajaran karena sistemnya dilakukan secara terus menerus. Artinya, begitu seorang guru merasa selesai belajar maka itulah pertanda sebuah kemunduran.

Lebih lanjut, ungkap Anies, semangat pembelajar itu akan menjadikan seorang guru memiliki empat kompetensi abad ke-21. Antara lain, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Meski begitu, tambahnya, tidak mungkin orang berpikir kritis tanpa pengetahuan yang cukup sehingga diperlukan literasi dasar seperti minat baca terhadap sains, ekonomi, budaya, teknologi informasi, tidak terkecuali perkembangan di dunia politik dalam dan luar negeri.

Sistem Layanan di Daerah Tidak Maksimal, Guru "Piknik" ke Jakarta

Sistem Layanan Digital di Daerah Belum Sempurna, Guru Kembali ke Pusat
 Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, segala sistem pelayanan untuk guru sebetulnya telah mengunakan sistem digital. Para guru seharusnya tidak perlu datang ke pusat. Mereka dapat mengurus dan melengkapi segala bentuk persyaratan datanya di sekolah atau kabupaten. Pasalnya, di setiap sekolah dan kabupaten telah disediakan petugas operator untuk sistem pelayanan digital untuk memasukan data pokok pendidik (Dapodik) guru.

Pranata menuturkan, terkadang petugas operator yang ada di tingkat kabupaten/kota tidak mengerti bagaimana cara untuk memasuki Dapodik ini secara online sehingga menyebabkan banyak guru yang harus ke pusat.

"Guru PAUD yang datang ke Unit Layanan Terpadu yang ketemu sama Pak Menteri itu masalahnya salah memasukan nomor Unik Pendidik dan Tenaga Pendidik atau UNPTK. Lalu, operator di sekolah dan daerah tidak mengerti bagaimana memasukan data Dapodik secara digital setelah terjadi kesalahan," kata Pranata kepada SP, Jumat, (17.6).

Dia melanjutkan, kesalahan memasukan UNPTK menyebabkan data guru tersebut tidak ada pada Dapodik, sehingga tidak mendapat sertifikasi. Pasalnya, kelengkapan data Dapodik menjadi persayaratan mutlak untuk mendapat sertifikasi guru.

Banyak guru yang masih harus ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk membenarkan data Dapodik yang tidak lengkap.

"Ini layakanya seperti kita salah pin ATM sama dengan Dapodik salah memasukan nomor data tidak ada. Jadi ketika dia perbaiki langsung keluar SK itu jadi sebenarnya, sekarang ini SK itu sudah digital dan kekeliruan itu terjadi pada saat entry data," ujar Pranata

Dikatakan, sistem digital sudah disosialisasikan. Namun, para guru ini berada pada jalur jeda. Dalam artian mereka harus menunggu pemberitahuan selama satu hingga tiga bulan untuk memperoleh pemberitahuan kelanjutan lebih memilih ke pusat.

"Ini sudah disosialisaikan, namun para guru ini kan ada pada jalur jeda, sehingga ketika mereka salah memasukan data, mereka baru mengetahui satu hingga tiga bulan. Kami sedang mengusahkan ada notifikasi langsung diterima guru ketika mereka melakukan kesalahan, semoga akhir tahun ini selesai," kata dia.

Dijelaskan Pranata, sistem yang sedang dikembangkan ini memiliki kesamaan seperti sistem pemberitahuan pada e-bangking. Ketika para guru salah memasukan data langsung ada pemberitahuan ke handphone masing- masing. Sehingga masalah yang selama ini dapat diatasi.

Pada kesempatan sama, Pranata juga mengatakan, bagi sekolah yang berada di daerah yang tidak memiliki jaringan internet, pemerintah telah menyediakan aplikasi Backup Sinkron Data ( BSD) sebagai alternatif bagi guru yang belum berhasil melakukan sinkronisasi ke server Dapodik. Untuk sementara data tersebut dapat disimpan dalam komputer dan ketika berada di daerah yang memiliki jaringan dapat diunggah.

Pranata juga menuturkan, sistem digital ini sebetulnya telah berlangsung hampir lima tahun untuk Direktorat Pendidikan Dasar (Dikdas), sedangkan Pendidikan Anak Usai Dini (PAUD) dan Pendidikan Menengah (Dikmen) baru berlangsung tahun ini.

Dijelaskan, Pranata, karena baru maka pada PAUD dan Dikmen masih banyak yang bermasalah. Hal ini yang memperlambat guru mendapat tunjangan profesi guru (TGP).

Guru untuk mendapat TPG harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Ada pun persayaratan itu, meliputi guru harus memenuhi jam mengajar 24 jam, mengajar sesuai sertifikasi, berapa jumlah kelasnya dan berapa banyak siswanya. Semua ini diperoleh melalui Dapodik yang berada di masing-masing direktorat.

"Apa seorang guru berhak dapat tunjangan profesi atau tidak harus memenuhi persyaratan. Misalkan, jika jumlah siswanya kurang maka yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan tidak mendapat tunjangan," kata Pranata.

Dijelasakan Pranata, sebelum guru dinyatakan berhak menerima TPG, pemerintah terlebih dahulu mengecek persyaratan- persyaratan sesuai atau tidak.

Pranata juga kembali menjelaskan, jika untuk mendapat TPG tentu guru harus melewati langkah –langlah ini. Pertama, para guru harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG ) sesuai bidang yang studi yang dipelajari sebagai persyarata mendapat sertifikat.

Pemerintah Sediakan 7.000 Kuota Guru SM3T

Program Guru Garis Depan (GGD) tahap kedua kembali dibuka. Pemerintah menyediakan 7.000 kuota GGD. Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Surmarna Surapranata mengatakan, sebelumnya pemerintah telah merekrut 789 orang guru yang disebarkan ke seluruh Tanah Air. Tahun ini, kembali membuka 10.000 kuota untuk GGD ini.

Pranata menyebutkan, pembukaan kuota GGD tahap kedua ini animonya luar biasa. Antusias para sarjana sangat bagus. Hingga hari ini tercatat telah ada 10.000 pendaftar. Mereka terdiri dari Sarjana Mengajar Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (SM-3T), Pendidikan Profesi Guru (PPG) berasrama yang terdiri dari putra-putri daerah yang terdidik, PPG berbasis pendidikan Science, dan PPG kolaborasi.

"Antusias para sarjana muda yang berkompeten itu untuk menjadi guru sangat bagus. Mereka akan mengbadi sekian lama di  daerah," kata Pranta pada konferensi pers di Gedung Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Senin, (20/6).
Dikatakan Pranata, dari kuota yang disediakan, SM-3T berpeluang lebih besar untuk menjadi GGD. Pasalnya, SM-3T merupakan anak bangsa yang telah mengabdi di daerah 3T. Maka untuk mengisi kursi tersebut, pemerintah juga membuka kuota SM-3T sebanyak 3.000 kursi. Tidak berbeda dengan GGD, animo sama, tercatat ada 7.600 yang mendaftar.

Dijelaskan Pranata, peluang SM-3T lebih besar karena mereka selain mengabdi selama setahun, juga mengikuti pelatihan PPG berasrama, sehingga lebih siap. Selain itu, SM-3 merupakan program pemerintah yang disediakan untuk mendukung GGD.

PranAta mengaku, program SM-3T ini merupakan kerja sama antara Kemdikbud dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Pasalnya, Kemdikbud yang mengelola sedangankan Kemristekdikti yang menjalankan program PPG ini.
Dia menjelaskan, setelah PPG, para SM-3T berkesempatan mengikuti tes PNS GGD. Mereka yang lulus akan diutus untuk mengabdi di 98 kota/kabupaten di 28 provinsi yang membutuhkan guru.
Dengan demikian, untuk keberlanjutan program ini, Kemdikbud telah melakukan penandatangaan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah (Pemda), agar para GGD bisa ditempatkan di seluruh Tanah Air. Misalkan, orang Jawa bisa mengajar di Papua atau sebaliknya.

Pranata juga menuturkan, tes GGD dilakukan secara online selama tiga hari pada 27-29 Juli 2016 yang akan dilaksanakan di 107 tempat uji kompetensi (TUK). Dalam GGD ini, ia juga menuturkan, proses perekrutan ini dilakukan berdasarkan kerja sama Kemdikbud dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB). "Kami yang memfasilitasi soal, mekanisme, sarana, dan tempat untuk kompetensi uji online, sedangkan kuota guru ditentukan oleh Kempan-RB," kata dia.
Maria Fatima Bona/PCN
BeritaSatu.com

Tunjangan Profesi Guru Non PNS Cair Lebih Awal


Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, tunjangan profesi guru (TPG) Non PNS untuk triwulan kedua akan cair tepat waktu, bahkan lebih awal dari jadwalnya. Hal ini terjadi karena pemerintah mempertimbangkan Hari Raya Idul Fitri.

“Biasanya untuk triwulan kedua itu cair pada Juli. Namun ini kan mau Idul Fitri jadi kami usahakan pada akhir Juni ini tunjangan sudah masuk ke rekening para guru,” kata Pranata di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Senin, (20/6).

Saat ini pihaknya telah menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke seluruh pemerintah daerah (Pemda), agar segera mengeksekusi kebijakan pembayaran TPG. Adapun besaran anggaran yang disiapkan untuk membayar TGP ini sebanyak Rp 4,949 miliar untuk pembayaran 207.596 guru non PNS di seluruh Tanah Air.

Pada kesempatan sama, Pranta menegaskan, pemerintah akan tetap membayar TPG tepat waktu, dan tidak ada rencana pemotongan TPG oleh pemerintah. Namun semuanya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tunjangan Profesi Guru Non PNS Cair Lebih Awal

Berdasarkan aturan, TPG hanya diperuntukkan bagi guru yang sudah mendapat surat keputusan (SK) usai mengikuti proses sertifikasi. Berdasakran data terakhir Kemdikbud dalam hal ini perJuni, sudah ada 1.410.627 guru yang mendapat SK sehingga bisa memperoleh TPG. Sementara untuk 84.616 guru lainnya belum dapat memperoleh TPG karena terkendala pada proses penyelesaian SK.

Guru Belajar Melek Informasi Lewat Internet


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meluncurkan program peningkatan kompetensi guru melalui Program Guru Pembelajar. Guru diajak untuk melek informasi dengan belajar lewat internet.

"Guru pun harus belajar tentang internet. Karena teknologi ini merupakan bagian dari pembelajaran abad 21," kata Anies Baswedan usai peluncuran Program Guru Pembelajar, di Jakarta, Sabtu (21/5).

Ditambahkan, guru akan mendapat pelatihan bagaimana mencari informasi pembelajaran lewat internet. Sehingga guru selalu bisa mengikuti informasi terkini seputar pembelajaran.

"Nanti akan kami rekomendasikan sejumlah website berkualitas yang bisa diakses para guru. Sehingga guru bisa belajar dari sana," ujarnya.

Melalui program Guru Pembelajar, Anies berharap semua guru di Indonesia bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Baik di lakukan melalui pelatihan yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun mencari sendiri melalui internet.

"Pelaksanaan program akan dilakukan dengan tiga moda yaitu tatap muka, jejaring penuh dan moda kombinasi antara keduanya," ucap Anies.
guru pembelajar

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengemukakan, pada tahap awal program akan diikuti 1.263 peserta. Mereka nantinya akan menjadi narasumber nasional untuk program Guru Pembelajar.

"Kemdikbud memiliki Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPTK) di 14 provinsi yang bisa dipergunakan bagi narasumber nasional untuk menggelar pelatihan Program Guru Pembelajar ini," katanya.

Ditanya tentang guru yang ada di wilayah yang tak terjangkau oleh teknologi internet, Anies mengatakan, hal itu akan dilakukan melalui pelatihan dengan metode kombinasi yaitu tatap muka dan internet.

"Bukan hal mudah mengenalkan teknologi kepada guru yang seumur hidupnya belum pernah pegang laptop. Tapi ini harus kita lakukan sebagai pembiasaan, karena kita tak bisa menghindar dari teknologi," kata Anies menandaskan.

Mendikbud berharap pelatihan Guru Pembelajar ini tidak bersifat satu arah, melainkan forum berbagi pengalaman bagi para guru dalam pembelajaran sehari-hari.

"Karena meski guru memiliki nilai di bawah 80, bukan berarti tidak punya pengalaman mengajar menarik yang bisa dibagi dengan guru lain. Kami harap, pelatihannya bisa berlangsung aktif dan dua arah," tuturnya.

Sementara itu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata menambahkan, guru yang menjadi narasumber nasional adalah mereka yang memiliki nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) di atas 80. Selain itu, ada widyaiswara dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan PPPTK dan dosen.

"Peran narasumber nasional adalah sebagai jembatan penyampaian materi untuk peningkatan kompetensi guru," kata Sumarna Surapranata.

Program tersebut, lanjut Sumarna, merupakan upaya peningkatan kompetensi guru yang melibatkan pemerintah sebagai partisipasi publik yang meliputi pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri.

PGRI Prihatin Guru Dipidanakan Orang Tua Siswa


GURU DIPENJARA
Penguru Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) prihatin dengan adanya kasus guru yang dipidanakan orang tua siswa. Pelaksana Tugas Ketua Umum (Plt Ketum) PB PGRI, Unifah Rasidi menilai kasus tersebut mencerminkan perubahan nilai di masyarakat.

“Ada pemahaman yang salah terhadap memahami aturan  sekolah,” ujar Unifah kepada Republika, Ahad (12/6).

Sekolah, lanjutnya, bukan lagi ruang nyaman bagi para guru dalam mendidik, menanamkan budi pekerti dan  membentuk karakter anak. Termasuk menerapkan nila-nilai disiplin. Kondisi tersebut membuat para guru dicekam rasa ketakutan dalam melaksanakan tugas edukatifnya.

Untuk itu, dia menegaskan, fenomena ini harus disikapi serius dari berbagai pihak. Unifah menyarankan, agar para guru dapat mengubah metode mengajar yang lebih ramah pada anak. Guru-guru diminta mempelajari dan mencermati aturan dengan baik. Dengan demikian mampu memperkuat kompetensi pribadi dan sosial dalam menghadapi peserta didik  yang seringkali menguji kesabaran guru.

“Namun demikian jika guru kam khilaf atau kurang sabar dalam menjalankan tugas, mohon dihormati pekerjaan guru tersebut. Jangan langsung para guru ditahan jika dilaporkan sepihak oleh orang tua, “ kata Unifah. 


Pemerintah daerah dituntut memberi perlindungan maksimal kepada guru. Hal ini terkait munculnya fenomena guru yang dipidanakan orang tua siswa karena dianggap melakukan kekerasan saat kegiatan belajar mengajar.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung menyayangkan reaksi negatif dari orang tua siswa itu. Padahal, dengan mendaftarkan anak ke sekolah, orang tua telah menitipkan anak untuk dididik guru.

"Seringkali masyarakat (orang tua siswa) tidak paham, sehingga reaksi berlebihan. Sungguh itu (guru dipidana ortu siswa) menjadi warning," ujar Untung, Ahad (12/6).

Untung menilai, pemerintah harus memberi perlindungan yang nyata agar guru bisa menjalankan tugasnya dengan baik, nyaman, dan tenang.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengatakan, belakangan ini banyak guru di Indonesia yang tersandung hukum karena dianggap melakukan kekerasan terhadap siswa. Ia mencontohkan guru yang mencubit siswa sudah diartikan sebagai tindak pidana. Padahal, lanjutnya, hal itu bisa diartikan pula sebagai bentuk hukuman guru atas perilaku anak didik.
dedi mulyadi

"Padahal, sikap guru itu merupakan hukuman untuk siswa yang telah melakukan pelanggaran. Adanya pemidanaan ini, seringkali menjadikan guru enggan bersikap tegas terhadap anak didiknya," katanya.

Oleh karena itu, Dedi menilai pentingnya adanya Tim Pembela Guru yang keabsahannya tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Purwakarta Nomor 424.05/Kep.576-Disdikpora/2016 Tentang Pembentukan Tim Pembela Guru Kabupaten Purwakarta.

"Dalam hal ini bukan berarti saya berpihak pada guru secara berlebihan, tapi sebagai kepala daerah saya pun harus memberikan perlindungan terhadap mereka," katanya.

Selain itu, kata dia, dalam SK tersebut para guru di Kabupaten Purwakarta akan mendapat perlindungan dan konsultasi yang terdiri dari 10 orang pengacara yang akan berkantor di Kantor PGRI Kabupaten Purwakarta.

"Jadi kalau ada guru yang kelepasan sampai mencubit atau nampar, terus dilaporkan ke polisi, nanti pengacara yang menghadapi. Gratis," katanya.

Juknis Beasiswa Bantuan Riset, Workshop, Pelatihan dan Pagelaran Kemdikbud 2016

Petunjuk Teknis ini disusun untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan beasiswa bantuan riset, workshop, pelatihan, pagelaran, dan atau tunjangan kreatifitas sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 tahun 2013, tentang Beasiswa Unggulan.

Program bantuan Beasiswa Unggulan ini dikembangkan dalam upaya memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik untuk menunjang kegiatan riset, workshop, pelatihan, pagelaran, dan kreatifitas. 
Juknis Beasiswa Bantuan Riset, Workshop, Pelatihan dan Pagelaran Kemdikbud 2016

Program ini juga ditujukan untuk mempercepat capaian target-target rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam peningkatan SDM Kementerian, peningkatan kualitas guru, tenaga kependidikan dan pelaku kebudayaan, implementasi kerjasama internasional
yang memberi perhatian kepada mahasiswa dari daerah terpencil, tertinggal dan terluar di wilayah Indonesia. 

Klik di tautan ini untuk mengunduh Juknis Beasiswa Bantuan Riset, Workshop, Pelatihan dan Pagelaran Kemdikbud 2016

Juknis Beasiswa Masyarakat Berprestasi Kemdikbud

Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi dalam negeri dan luar negeri merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia baik bagi guru, pegiat sosial, seniman, siswa/mahasiswa berprestasi dan atlet peraih medali olimpiade Internasional, Juara tingkat nasional dan internasional bidang sains, teknologi, seni budaya, dan olah raga, guru berprestasi dalam berbagai bidang, pegawai/karyawan yang berprestasi dan mendapatkan persetujuan dan direkomendasikan oleh atasannya, serta pegiat sosial.

Silakan klik di link ini untuk mendownloadnya.

Gaji 14 Cair Juni, Gaji 13 dibayar Juli 2016


Para PNS yang sudah bersiap-siap menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 secara bersamaan jelang lebaran, harus kembali mengubah rencananya. Pasalnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 yang sedianya akan dibayarkan bersamaan, ternyata tidak jadi.

THR atau yang sering disebut gaji ke-14 rencananya akan diberikan terlebih dahulu, yakni bulan Juni 2016 ini kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri. Kemudian setelah itu gaji ke-13 baru akan diberikan pada bulan Juli.
pencairan gaji 14 dan gaji 13
Gaji 14 Cair Juni, Gaji 13 dibayar Juli 2016

Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja membenarkan bahwa hal itu  dikarenakan kondisi keuangan negara. “Saat rapat terakhir, disepakati bahwa pembayaran gaji ke-13 dan THR  tidak dibayar sekaligus,” ujarnya di Jakarta, Kamis (02/06).

Dikatakan, ketentuan mengenai gaji ke-13 dan THR tersebut dituangkan dalam dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya sudah selesai diharmonisasi, dan sudah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk selanjutnya ditandatangani Presiden,” terang Setiawan.
Buka juga Besaran perhitungan Gaji 13 dan gaji14

Dijelaskan lebih lanjut, gaji ke-13 sebesar penghasilan sebulan pada bulan Juni 2016. Untuk PNS, anggota TNI/POLRI meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Sedangkan bagi pejabat negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Adapun untuk THR, akan diberikan sebesar gaji pokok. “Namun THR untuk penerima pensiun/tunjangan hanya 50% dari pensiun pokok/tunjangan,” jelas Setiawan

Lomba Foto Pendidikan dan Artikel/Karya Jurnalistik diperpanjang.

Info terbaru mengenai lomba dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai perpanjangan masa pendaftaran lomba yakni Pendaftaran Lomba Artikel, Karya Jurnalistik dan Foto Pendidikan dan Kebudayaan hingga 14 Juli 2016 (cap pos) dan Lomba Foto Pendidikan dan Kebudayaan diperpanjang hingga 16 Juli 2016.

Nah buat rekan pendidik, orangtua siswa dipersilakan mendaftar mumpung masih ada kesempatan.

Info lengkap silakan buka di link http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/06/diperpanjang-pendaftaran-lomba-artikel-karya-jurnalistik-dan-foto-pendidikan-dan-kebudayaan

Guru Pembelajar, Program Kemdikbud Pasca UKG


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meluncurkan program peningkatan kompetensi guru yakni guru pembelajar.

"Kami mengenalkan program guru pembelajar. Kami ingin dari namanya, menjelaskan program tersebut yakni tidak hanya murid yang belajar tetapi juga siswa," katanya saat peluncuran program tersebut di Jakarta, Sabtu.

Sifat pembelajar, lanjut Anies, merupakan sifat yang harus ada pada semua baik guru maupun murid.

Dalam pelaksanaan program tersebut menggunakan tiga model guru pembelajar yaitu moda tatap muka, moda dalam jajaring penuh, dan moda kombinasi keduanya.

Sementara materi pembelajaran moda tatap muka menggunakan modul cetak, sedangkan moda dalam jaringan menggunakan modul, lembar kerja, dan lembar informasi yang disusun dan disajikan secara digital.
anies baswedan

"Kami semua ingin guru tidak hanya menjadi guru yang tidak mendapat belajar dari ketiga moda tersebut, tetapi juga secara mandiri."

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu menjelaskan untuk tahap awal program tersebut diikuti 1.263 peserta. Mereka nantinya akan menjadi narasumber program guru pembelajar.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata, menambahkan yang dipilih menjadi narasumber merupakan guru yang memiliki nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) diatas 80, Widyaiswara dari LPMP dan PPPTK, dan dosen.

"Peran narasumber itu sebagai hulu penyampaian materi untuk peningkatan kompetensi guru," kata lelaki yang akrab disapa dengan Pranata itu.

Program tersebut merupakan upaya peningkatan kompetensi guru yang melibatkan pemerintah sebagai partisipasi publik yang meliputi pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri. Informasi Lengkap mengenai Guru Pembelajar bisa dibuka di web guru pembelajar

Pembayaran Gaji 13 dan Gaji 14 dipercepat

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan pagu anggaran dalam pos belanja pegawai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yakni untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp347,5 triliun.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Keuangan, Rabu (13/1/2016), menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat  dipatok Rp1.325,6 triliun. Dari angka tersebut, sebesar 26 persennya akan dialokasikan untuk belanja pegawai.

Buka juga besaran dan perhitungan gaji 13 dan gaji 14
Inilah Peraturan Pemerintah mengenai THR dan Gaji 13
Jadwal Pencairan Gaji 13 dan THR Gaji 14 2017



Pagu anggaran tersebut termasuk untuk membayar kewajiban pemerintah untuk pensiunan PNS dan kontribusi jaminan kesehatan PNS.

Jika dirinci, dari anggaran belanja pemerintah pusat itu, sebesar Rp784,1 triliun merupakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Alokasi untuk belanja pegawai di K/L mencapai Rp208,2 triliun. Sementara belanja pegawai non K/L dianggarkan Rp139,3 triliun yang dimasukkan dalam pagu anggaran belanja non K/L sebesar Rp541,4 triliun.

Seperti diketahui, Kemenkeu mengalokasikan anggaran THR (Gaji 14 PNS) sebesar Rp7,5 triliun dalam APBN 2016. Kebijakan pemberian THR mulai berlaku di tahun ini sebagai kompensasi peniadaan kenaikan gaji PNS.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membeberkan jadwal pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 PNS tahun 2016.

Menurut Tjahjo, gaji ke-14 PNS bakal dicairkan pada masa penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru. Sebab, pada masa-masa tersebut, orang tua membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anaknya.
Sedangkan gaji ke-13 PNS, lanjut Tjahjo kemungkinan dibayarkan menjelang Lebaran 2016. Sebab, para PNS sangat membutuhkan tambahan biaya menjelang Lebaran.

“Kalau gaji ke-13 itu pada saat lebaran, mungkin gaji ke-14 ini pada masa jelang masuk sekolah. Itu kewenangannya Kementerian Keuangan,” ujar Mendagri, Rabu (27/1/2016).

Pagu anggaran Rp347,5 triliun ini sudah termasuk untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS yang masih aktif maupun pensiunan di 2016. Seperti diketahui, Kemenkeu mengalokasikan anggaran THR sebesar Rp7,5 triliun dalam APBN 2016. Kebijakan pemberian THR mulai berlaku di tahun ini sebagai kompensasi peniadaan kenaikan gaji PNS.

“Kita alokasikan anggaran Rp7,5 triliun untuk membayar THR PNS di 2016,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani.

Seluruh PNS dan pegawai pemerintahan termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri dan Lembaga Tinggi Negara akan mengantongi THR sebesar gaji masing-masing yang diterima setiap bulan. Sementara pemberian tunjangan tidak masuk dalam THR itu.


Awas yang sering sering nanyakan kapan cair kapan cair gaji 13 dan 14  kalo gak mau bonyok kaya gambar di atas

Pemerintah memutuskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 dan gaji ke-13 tidak dibayar sekaligus. Gaji ke-14 rencananya akan dibayarkan terlebih dahulu, yaitu bulan Juni ini, sementara gaji ke-13 baru akan dibayarkan pada bulan Juli mendatang.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmadja membenarkan hal itu. Ia menjelaskan, pembayaran gaji ke-14 dan gaji ke-13 tidak bisa dibayarkan sekaligus  dikarenakan kondisi keuangan negara.

“Saat rapat terakhir, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa cashflow tidak mendukung untuk melaksanakan pembayaran gaji ke-13 dan THR  sekaligus,” kata Setiawan, di Jakarta, Kamis (2/6).

Menurut Setiawan, ketentuan mengena gaji ke-13 dan THR tersebut dituangkan dalam dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya sudah selesai diharmonisasi dan sudah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk selanjutnya ditandatangani Presiden,” terang Setiawan.

Setiawan menjelaskan, gaji ke-14 sebesar penghasilan sebulan pada bulan Juni 2016. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, gaji ke-14 itu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja.

Sedangkan bagi pejabat negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Untuk THR, akan diberikan sebesar gaji pokok. “Namun THR untuk penerima pensiun/tunjangan hanya 50% dari pensiun pokok/tunjangan,” jelas Setiawan

Sedangkan gaji ke-13 besarnya hanya satu kali gaji pokok, yang berarti tergantung dari golongan masing-masing PNS

Pedoman Lomba Inobel Guru SMP 2016

Pedoman Lomba Inobel Guru SMP 2016
Pedoman Lomba Inobel Guru SMP 2016
Setelah pada artikel sebelumnya admin infogtk share juknis pedoman inobel guru SMA, kali ini admin bagikan pedoman lomba inovasi pembelajaran bagi guru SMP tahun 2016. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi panitia penyelenggara, tim penilai/juri, satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, dan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam pelaksanaan lomba inovasi pembelajaran  bagi guru SMP secara efektif dan efisien.

Silakan klik di link ini untuk mengunduhnya


Juknis Pedoman Inobel Guru SMA SMK 2016

Inovasi Pembelajaran adalah suatu  gagasan, praktik, metode, teknik, bahan, model pembelajaran, teknologi tepat guna,  karya seni,  dan alat pelajaran yang baru dan mampu memecahkan masalah pembelajaran.

Lomba Inovasi Pembelajaran adalah kegiatan bagi  guru  SMA dan SMK untuk berkompetisi pada tingkat nasional dalam penyusunan karya inovatif. Karya inovatif tersebut diharapkan mampu memecahkan masalah dalam  proses pembelajaran sesuai dengan tugas dan fungsi guru untuk meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik. Silakan klik di tautan ini untuk mengunduhnya

Laporkan Jika Ada Pungli Saat PPDB


Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta kepada wali murid untuk segera menyampaikan laporan jika ada pungutan liar (pungli) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Jika ditemukan, pemkab akan melakukan tindakan tegas kepada oknum tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) KBB Agustina Piryanti menuturkan, dari tahun ke tahun pihaknya kerap menerima laporan adanya pungli menjelang penyelenggaraan PPDB. Laporan tersebut kerap disampaikan wali murid ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah.

"Memang suka ada laporan yang masuk ke kita, dari orang tua ataupun masyarakat yang mengadu adanya pungli saat PPDB," kata dia, belum lama ini.
Laporkan Jika Ada Pungli Saat PPDB

Penyelenggaraan PPDB di seluruh tingkat jenjang pendidikan, hanya beberapa pekan lagi. Pemkab Bandung Barat pun bakal berupaya melakukan pengawasan terhadap tindakan pungli itu. Jika memang nantinya ditemukan seorang PNS yang terbukti melakukan pungli, maka Pemkab tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Agustina menjelaskan, seluruh biaya yang terdapat dalam PPDB ini sudah termasuk program pemerintah, Biaya Operasional Sekolah (BOS). Program ini jelas memberikan jaminan bahwa pembiayaan selama PPDB itu gratis. Ia pun heran dengan pungli itu. Sebab, jika masih ada pungli, maka menandakan BOS tidak bermanfaat bagi masyarakat. "Ya buat apa ada BOS kalau ujung-ujungnya masih bayar," kata dia.

Sanksi sesuai aturan, akan diberikan kepada oknum jika terbukti melakukan pungli. Dan hingga saat ini, kata Agustina, belum ada PNS yang mendapat sanksi berat karena mengambil pungli. Pemberian sanksi ini pun harus sesuai aturan, mulai dari sanksi berupa teguran, lisan ataupun tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkit hingga diberhentikan.

"Yang menerima sanksi berat belum ada, baru sebatas pemberian teguran karena kita juga saat pemberian sanksi harus sesuai dengan aturan," ujar dia.

Kepala Bidang SMA/SMK Disdikpora KBB Hasanudin menuturkan, untuk mencegah tindakan pungli itu, pihaknya sudah menyiapkan sistem PPDB online di tingkat SMA dan SMK. Pembuatan sistem tersebut untuk memberikan kemudahan sekaligus menghindari pungli.

Hasanudin menjelaskan, lulusan SMP yang akan lanjut ke tingkat SMA diperkirakan mencapai 85 persen dari total lulusan. Seluruhnya ini akan melanjutkan jenjang pendidikannya ke sekolah yang ada di KBB. Sedangkan 15 persen sisanya, menurut dia, akan melanjutkan ke daerah kabupaten/kota lain seperti Cimahi atau Bandung. Terlebih, KBB belum punya kebijakan rayonisasi seperti Bandung. 
"Daya tampung sekolah nanti juga harus diperbesar. Karena kemungkinan besar jumlah para siswa di tiap tingkatan itu bertambah. Apalagi kan jumlah siswa di tiap tingkatan itu sekarang merata, sehingga semua sekolah harus mempersiapkan ini" kata dia.

Kemdikbud Siapkan Guru untuk Anak TKI


Pemerintah Indonesia menyiapkan guru yang akan mengajar anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

"Berapapun jumlahnya kita akan siapkan. Pemerintah akan mengirimkan guru-guru sesuai dengan kebutuhannya," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan disela-sela World Economic Forum (WEF) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (2/6).

Menurut dia, di negara yang bersangkutan sudah ada izin serta sarana dan prasarana yang memadai, maka Kemendikbud akan memberikan dukungan berupa pengiriman guru-guru.
Kemdikbud Siapkan Guru untuk Anak TKI

"Tenaga pengajarnya sudah ada dan yang maupun banyak. Jadi tidak akan kekurangan tenaga pengajarnya. Yang penting penyelenggaranya harus ada," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak di Kuala Lumpur, Rabu (1/6), membahas beberapa hal termasuk mengenai pendidikan anak-anak TKI di Sarawak, Malaysia.

"Beberapa hal dibicarakan termasuk mengenai pendidikan anak-anak TKI yang berada di wilayah Sarawak dengan merealisasikan sekolah Indonesia di wilayah tersebut seperti CLC (community learning center)," ungkap Wapres Kalla.

Orangtua Potong Paksa Rambut Guru


Jamilah binti M. Yusuf nama lengkapnya. Perempuan kelahiran Punggur, 01 Agustus 1977 itu bekerja sebagai guru honorer SDN 20 Sungai Radak Baru, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat. 

Baktinya sebagai guru malah berbuah pahit. Jilbabnya dilepas dan rambutnya dipotong oleh orangtua siswa yang marah. Insiden itu bermula saat ia menertibkan dua siswa laki-lakinya yang melanggar aturan karena berambut panjang.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Beri Robiansyah menuturkan, Jamilah tidak serta merta menindak tegas. Teguran lewat kata-kata disampaikan berulang kali pada kedua siswa kelas V SD berinisial PR dan DJ.

Teguran itu tidak digubris kedua siswanya. Mereka tetap bandel memanjangkan rambut hingga akhirnya Jamilah bertindak. Ia memutuskan memotong sendiri rambut kedua siswanya pada Kamis pagi, 19 Mei 2016, sekitar pukul 08.00 WIB.
Orangtua Potong Paksa Rambut Guru

Tindakan Jamilah memotong rambut siswanya memancing kemarahan kedua orangtua siswa. Pada sore harinya, mereka bergegas mendatangi rumah dinas Jamilah di Perumahan Dinas Transmigrasi di Desa Radak Baru, sekitar pukul 17.15 WIB. Ayah para siswa berinisial Su dan ES mendapati Jamilah sedang berada di teras rumah.

"Datang lah tiba-tiba langsung menggunting rambut, tidak ada tindakan lain. Di bagian belakang. Tidak dicukur habis hanya sebagian saja. Dipotong rambut saja. Bukan digundulin. Hanya dipotong," tutur Robi.

Penjelasan senada juga disampaikan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Yanuari Massudi. Ia diberitahu jika saat insiden potong rambut Bu Guru itu, kedua ayah siswa yang marah tidak menanyakan terlebih dulu alasan Jamilah memotong rambut kedua siswa.

"Informasi yang saya dapat, orangtuanya ke guru tersebut, dan langsung memegang dua tangannya. Jilbab dibuka kemudian dipotong rambutnya seperti guru memotong rambut anaknya," tutur Yanuari. 

Yanuari mengungkapkan, setelah kejadian tersebut, Bu Guru langsung melaporkan perlakuan itu ke Polsek Terentang. Ia juga sempat takut hingga akhirnya pulang ke keluarganya. Namun, Jamilah yang mengajar untuk semua kelas di SD itu dikabarkan sudah kembali ke Terentang.

"Tidak ada tindak pukulan, hanya memegang tangan dan buka jilbab lalu digunting. Dipangkas rambutnya. Setelah itu, langsung melapor ke Polsek Terentang," ucap Yanuari.

Terkait insiden itu, Beri Robiansyah berjanji PGRI akan tetap mengawal permasalahan tersebut. Tujuannya supaya ada titik terang permasalahan.

"Prosesnya sudah jalan. Cuman kemarin itu belum bisa menghadirkan saksi kunci, yakni ibu bidan lagi ikut pelatihan. Penyelesaian harus permanen. Harkat martabat harus dijaga, wibawa sekolah harus dijaga," ujar Beri.

Mengenai Saya