Data Tidak Ditemukan di Info GTK


Banyak keluhan dari beberapa rekan guru maupun operator dapodik saat melakukan cek info GTK. Yakni saat mencoba login info GTK dengan beberapa pilihan malah muncul tulisan data tidak ditemukan. Hal ini terutama banyak dirasakan oleh guru dari PAUD, yang pengiriman datanya melalui aplikasi Dapodik PAUD. Akibatnya banyak yang galau, khawatir kalau kalau berpengaruh terhadap keterlambatan pencairan tunjangan.

Perlu diketahui oleh rekan operator maupun rekan guru, cek info GTK pada awalnya hanya dipakai oleh kalangan Dikdas saja, yakni tingkat SD dan SMP. Semenjak adanya Ditjen GTK maka seluruh database maupun hasil pengiriman dari PAUD dan Dikmen  dijadikan satu di Info GTK. Banyak sedikitnya ini berpengaruh terhadap database di Info GTK.

Data Tidak Ditemukan di Info GTK
Data Tidak Ditemukan di Info GTK

Ada beberapa penyebab Data Anda Tidak Ditemukan di Info GTK
1. Data diaplikasi sudah berhasil disinkronisasi, namun belum muncul, bisa jadi data dari server dapodik masing-masing belum masuk atau ditarik ke server Info GTK. Akibatnya data guru tidak muncul di info GTK. Apalagi untuk PAUD ini pertama kali data dari dapodik PAUD ditarik ke server Info GTK. Berbeda dengan Dapodik Dikdas, data sudah ada, hanya tinggal perbaikan dan pembaharuan saja. Jika sudah yakin Sinkronisasi berhasil tunggu saja.

2. Jaringan terlalu sibuk/overload sehingga pencarian gagal.

3. Terdapat kesalahan input data NIK, NUPTK, tanggal lahir di dapodik juga berpengaruh.



Solusinya silakan cek kembali data yang dimasukkan oleh operator dapodik sudah benar apa belum dengan yang kita coba masukkan saat login info GTK
Lakukan sinkronisasi ulang dapodik

Syarat Pengajuan dan Penerbitan NUPTK


Sejak tahun 2016 ini proses pengajuan dan penerbitan NUPTK mulai di tata ulang. Jika 3-4 tahun sebelumnya, pengajuan dan penerbitan NUPTK lewat aplikasi padamu negeri yang dikelola BPSDMPK-PMP. Namun seiring peleburan Lembaga tersebut ke dalam Ditjen GTK, maka proses penerbitan dilakukan oleh PDSPK lewat akun operator Dapodik, dan data yang diambil pun bersumber dari aplikasi dapodik.

Lewat surat nomor 14652/B.B2/PR 2015 yang ditandatangani langsung oleh Dirjen GTK Sumarna Surapranata berisi tentang syarat, mekanisme penerbitan dan penonaktifan NUPTK baik untuk guru Kemdikbud maupun guru Kemenag NUPTK berikut syarat pengajuan NUPTK tahun 2016.



surat dirjen gtk perihal penerbitan teknis pembuatan penerbitan nuptk 2016

syarat dan ketentuan serta cara penerbitan NUPTK tahun 2016 bagi guru kemdikbud dan kemenag
Syarat dan ketentuan penerbitan NUPTK

NUPTK dimaksud di sini diberikan kepada Guru, Kepsek dan pengawas sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal
Guru PNS, CPNS, dan non PNS

Cara mengusulkan NUPTK bagi guru Kemdikbud
Bagi guru yang terdata aktif  di dapodikdas maupun dapodik PAUD-Dikmas Guru melakukan scan dokumen;

  1. Bagi PNS/CPNS dokumen yang discanadalah SK PNS/CPSN dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan
  2. Bagi Guru non PNS sekolah negeri SK pengangkatan yang ditandatangani Kepala Daerah BUPATI/WALIKOTA/Gubernur
  3. Bagi guru non PNS sekolah swasta adalah SK Pengangkatan sebagai guru Tetap Yayasan 2 tahun berturut turut dihitung sampai Januari 2016
Cara mengusulkan NUPTK Bagi Guru Kemenag (Tidak terdata di Dapodik)

 Mengumpulkan Scan dokumen

  1. Bagi PNS/CPNS dokumen yang discan adalah SK PNS/CPSN dan SK Penugasan dari Dinas Pendidikan
  2. Bagi Guru non PNS sekolah negeri SK pengangkatan yang ditandatangani Kepala Daerah BUPATI/WALIKOTA/Gubernur
  3. Bagi guru non PNS sekolah swasta adalah SK Pengangkatan sebagai guru Tetap Yayasan 2 tahun berturut turut dihitung sampai Januari 2016 
Kemudian menghubungi Operator Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten
proses penerbitan NUPTK
proses penerbitan NUPTK

Berkas persyaratan NUPTK yang wajib dipenuhi guru
  1. Scan KTP
  2. SCAN SK PNS (untuk PNS)
  3. Scan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari dinas/BKD (SPMT)
  4. Scan SK Pengangkatan oleh Bupati/Kepala Daerah/Walikota.
  5. Scan Ijazah SD
  6. Scan Ijazah SMP
  7. Scan ijazah SMA/SMK
  8. Scan ijazah Sarjana/ S1

Puluhan Ribu Honorer K2 Gigit Jari


Banyak cara dilakukan sesorang untuk mendapat pekerjaan, ada yang baik-baik maupun dengan cara ilegal. Termasuk menjadi PNS. Pemerintah selama ini sudah berbaik hati dengan mengangkat jutaan PNS honorer, namun rupanya ada yang mengambil kesempatan menjadi honorer K2 bodong. Bodong dalam artian syarat honorer sejak 2005 tidak terpenuhi, namun membuat membuat SK bahwa yang bersangkutan sudah mengabdi sejak tahun 2005.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman mengungkapkan, dari sekitar 210 ribu peserta tes yang lulus, sekitar 30 ribu diantaranya tidak bisa mengikuti proses pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Sekitar 170 ribu sudah pemberkasan oleh BKN,” ujarnya via telepon dari Sumedang, Senin (08/02).
Honorer K2
Pasalnya, mereka tidak memenuhi kriteria sebagai tenaga honorer K2. Kriteria dimaksud antara lain, sudah mengabdi minimal satu tahun per Januari 2005, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan setinggi-tingginya 46 tahun. Mereka diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bekerja di instansi pemerintah terus menerus, serta pembiayaannya tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tepatnya tanggal 3 November 2013 sebanyak 605.179 tenaga honorer kategori 2 (K2) mengikuti tes kompetensi dasar (TKD) dengan sistem lembar jawaban komputer (LJK). Karena tenaga honorer K2 ialah tenaga honorer yang sudah mengabdi paling tidak sejak 2004, yang notabene kebanyakan sudah berumur di atas 40 tahun, maka materi tesnya tidak sama dengan pelamar CPNS dari jalur regular, yang rata-rata masih belia. Tenaga honorer K2 saat itu mendapat prioritas untuk melamar PNS.

Mereka hanya perlu memenuhi pesyaratan administratif dan juga mengikuti test kemampuan dasar (TKD). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Rupanya, hal itulah yang mendorong banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai THK2.

Tidak sedikit yang mencoba peruntungan, mengakali panitia seleksi dan mendesak agar bisa diikutkan dalam tes. Ini terlihat pasca test kemampuan dasar bagi para tenaga honorer K2. Dari sekitar 210 ribu peserta yang lulus TKD, sekitar 30 ribu diantaranya tidak memenuhi persyaratan atau ‘bodong’. Kedok mereka terbongkar setelah dilakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi.

Kasus K2 bodong semakin banyak terungkap, terutama berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat. Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Penerimaan CPNS 2013 – 2014 yang dibentuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerima banyak laporan.

Ada pengaduan pemalsuan data dalam penyelenggaraan tes CPNS Kategori 2, tanggal SK pengangkatan dibuat pada hari libur, SK yang dibuat setelah tahun 2005 dan SK yang dobel. Sejumlah laporan itu mengindikasikan, tidak semua peserta tes THK2 benar-benar merupakan tenaga honorer K2.

Ini Strategi 4 C untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan meminta semua pihak berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal itu coba diwujudkan menggunakan strategi 4C.

Creativity atau kreativitas menjadi C yang pertama dalam strategi 4C ala Anies. Ia menganggap kreativitas adalah salah satu komponen penting dalam otak anak, yang seharusnya dapat terus terlatih dan dilatih di sekolah. Ia berharap di masa depan, anak-anak sekolah dapat menjawab soal ujian sesuai kreativitas mereka, sehingga tidak lagi nenjawab sekadar soal pilihan ganda.

Critical Thingking atau berpikir kritis menjadi C yang kedua. Ia menjelaskan salah satu manfaat dari menumbuhkan kemampuan berpikir kritis kepada anak, adalah mampu menangkal paham-paham radikal yang dapat ditangkap otak sebagai ide yang tidak masuk akal. Tentu ini menjadi penting mengingat paham-paham radikal cukup menjadi perhatian utama Indonesia belakangan.

Communication atau komunikasi menjadi C yang ketiga. Anies menuturkan salah satu bentuk nyata dari bagian ini adalah terdapatnya komunikasi, antara setiap pelaku pendidikan demi peningkatan kualitas pendidikan.

Sedangkan C yang terakhir ada colaboration atau kolaborasi, yang diharapkan terjadi oleh dan kepada setiap elemen masyarakat.

Demi mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan tersebut, Anies menegaskan semua pihak harus bisa dan mau memberikan peran, khususnya untuk dipraktikkan dan tidak sekadar teori. Dengan strategi 4C, Anies berharap setiap pelaku pendidikan serta anak dapat siap siaga, dalam menghadapi masa transisi menuju persaingan bebas.

"Dengan itu tentu kita bisa meningkatkan mutu pendidikan, tentu dengan peran dari setiap pelaku pendidikan," kata Anies, Sabtu (6/2).

2016, UN Agama Pakai Dua Tipe Soal

Siswa SMA/sederajat sedang bersiap menghadapi ujian nasional (UN). Selain mempelajari berbagai mata pelajaran umum, mereka juga harus menguasai materi ujian untuk mata pelajaran agama.

Persiapan juga dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), termasuk kantor-kantor perwakilannya di berbagai daerah. Kemenag di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya, telah bersiap menggelar UN Pendidikan Agama bagi siswa jenjang SD/sederajat hingga SMA/sederajat pada tahun ajaran 2015/2016. UN Pendidikan Agama ini sedikitnya akan diikuti 43 ribu siswa jenjang SD, 34 ribu siswa jenjang SMP, 13 ribu siswa jenjang SMA dan 18 ribu siswa jenjang SMK yang tersebar di lima kabupaten/kota di DIY.

Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI), Bidang Mapenda, Kemenag DIY, Sunu Darsono, menyatakan, pihaknya telah menyiapkan dua jenis soal berbeda terkait pelaksanaan UN PA tersebut. Yakni soal yang dibuat berdasarkan Kurikulum 2013 (K13) serta soal yang dibuat berdasarkan kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Setiap sekolah nantinya akan diberikan soal ujian sesuai dengan kurikulum yang diajarkan setahun terakhir.

"Kami juga sudah memetakan sebelumnya mana sekolah yang menggunakan K13, mana KTSP. Sehingga nanti mereka akan mendapatkan soal sesuai dengan kurikulum yang digunakan masing-masing. Sehingga tidak perlu khawatir soal tidak sesuai dengan kurikulum yang diajarkan," kata Sunu.

Proses pencetakan soal sendiri rencananya akan mulai dilakukan pada minggu ketiga Februari. Sedikitnya 168 pokja disiapkan di seluruh DIY guna kelancaran pelaksanaan UN PA tersebut. Sementara proses pelaksanaan masih sama seperti tahun lalu, yakni menggunakan sistem ujian berbasis kertas.

Tahun ini adalah kali ketujuh Kemenag DIY menggelar UN Pendidikan Agama. Menurut Sunu, belum semua sekolah mengikuti UN PA tahun ini. Masih ada sekolah-sekolah yang menolak mengikuti UN PA karena memiliki kebijakan sendiri.

"Memang masih ada yang belum ikut. Rata-rata adalah sekolah di bawah yayasan tertentu. Kami mempersilakan saja karena yayasan punya kebijakan sendiri," katanya

Kemdikbud Naikkan Anggaran Insentif Non PNS lebih 100%

Kemendikbud Tingkatkan Anggaran Insentif Guru Honorer Lebih Dari 100 Persen

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru honorer dengan peningkatan alokasi anggaran mencapai lebih dari 100 persen.

Insentif  guru non PNS, yang dialokasikan anggarannya tahun lalu 43 ribu guru, tahun ini menjadi 108 ribu guru. Anggarannya dari Rp. 155 milyar di 2015, sekarang menjadi Rp. 389 milyar. Peningkatannya lebih dari 100 persen,” kata Mendikbud Anies Baswedan saat Rapat Kerja dengan Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (3/02/2016).

Kemendikbud juga melakukan peningkatan kapasitas guru honorer dengan pendidikan dan pelatihan bagi guru swasta, dengan program Guru Pembelajar.

‘”√úntuk Guru Pembelajar tahun ini menjangkau 451 ribu guru dengan anggaran Rp. 865 milyar, ditingkatkan dari tahun 2015,  yang anggarannya Rp. 262 milyar untuk 131.000 guru. Upaya inilah yang menjadi wilayah tugas dan kewenangan Kemendikbud,” kata Mendikbud Anies Baswedan.

Menurut Mendikbud Anies Baswedan, bukan saatnya lagi membedakan mana guru pemerintah, dan yang bukan.

“’Semua harus kita dorong, karena semua guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,“ kata Anies.

Masalah guru honorer memang bukan hanya soal pengangkatan yang muncul masalah di hilir seperti sekarang ini. Ada masalah rekrutmen di hulu yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Di sisi lain kelebihan guru atau kekurangan guru di suatu daerah adalah fakta. Dan itu memang harus diselesaikan.

“Kita perlu menata persoalan guru honorer ini lintas kementerian. Kita ingin tingkatkan penataan ini melalui Perpres. Karena beberapa hal menjadi bagian kementerian lain. Tetapi Kemendikbud sudah mengatasi masalah ini di wilayah yang menjadi tugas kami, yaitu meningkatkan anggaran untuk insentif guru swasta atau guru honorer lebih dari 100 persen. Anggaran pelatihannya juga ditingkatkan,” kata Anies Baswedan.

Menurut Mendikbud yang perlu diatur adalah redistribusi guru. “Kalau redistribusi guru bisa dilakukan dengan baik, maka sebagian persoalan bisa kita selesaikan,” kata Anies menambahkan.