Jangan Ajarkan Calistung bagi Anak di Bawah 4 Tahun


Pengajaran baca, tulis, hitung (calistung) mungkin sudah dilakukan banyak orangtua sejak sang anak mulai bisa bicara atau saat mereka memasuki usia 3-4 tahun. Padahal tahukah Anda bahwa sebenarnya anak tidak seharusnya diajarkan untuk dapat calistung ketika mereka belum memasuki usia SD? Lalu apa dampak yang mungkin dirasakan sang anak ketika dia ‘dipaksa’ untuk dapat calistung saat teman-temannya masih bermain?

Ada pandangan, makin dini mengajarkan anak belajar membaca, menulis dan menghitung (calistung) akan berdampak baik masa depan anak. Banyak orangtua memasukan anak ke  Taman Kanak-Kanak (TK) bahkan PAUD dengan tujuan demikian.

Akan tetapi pendapat demikian sungguh keliru, seperti yang kami kutip pada salah satu situs brilio.net, menurut seorang dosen dan psikolog, Indah Y Suhanti, memaparkan bahwa dampak yang nantinya dialami oleh anak adalah rasa bosan untuk belajar. Ketika seorang anak semestinya masih bermain, kemudian dia diminta untuk belajar, dikhawatirkan anak tersebut berpikiran bahwa belajar itu adalah kegiatan yang membosankan dan tidak menyenangkan layaknya saat mereka bermain. Hal tersebut nantinya dapat menyebabkan motivasi belajarnya menurun.

Menurutnya lagi, banyak penelitian seperti itu. Memang ada beberapa anak mungkin tidak merasakan demikian tapi mayoritas anak akan mengalami kebosanan karena sudah dipaksa untuk belajar, untuk menulis. Tidak selamanya memori yang diberikan pada anak dapat diingat dengan baik, karena kebanyakan kasus anak malah lupa hal tersebut. Berbeda halnya jika anak yang meminta orangtua untuk mengajari mereka calistung. Jika kondisinya adalah anak yang meminta, orangtua sebisa mungkin harus tahu batasannya. Orangtua bisa mengajari anak menulis huruf A sampai Z, tapi tidak untuk merangkai kata menjadi satu kalimat lengkap misalnya ‘Ini Ibu Budi’, karena masih belum waktunya anak usia TK belajar seperti itu.

Memaksa anak untuk bisa membaca, menulis, dan menghitung di usia di bawah enam atau tujuh tahun belum saatnya dilakukan karena hal tersebut dapat membuat motivasi belajar anak nantinya menurun dan juga membuat anak cepat bosan dalam belajar.

Anak TK belum wajib mengerti tentang calistung, yang penting kemampuan yang diharapkan dimiliki anak usia TK sebenarnya adalah kemampuan berbahasa, perkembangan motorik halus, dan motorik kasar, kemampuan emosional sehingga ia tak mudah tantrum, serta kemampuan sosial seperti berbagi dan bermain dengan teman-teman seusianya.

Anak TK belum wajib mengerti tentang calistung  alias membaca, menulis, dan berhitung. Di bangku TK, materi ini biasanya dipelajari dasar-dasarnya saja. Misalnya mulai mengenalkan anak pada simbol huruf dan angka. Kalau pun anak berhitung, biasanya diberi media berupa benda-benda konkret.

Banyak Pakar yang mempelajari tentang otak atau neurosains sangat tidak menyarankan calistung diajarkan di bawah empat tahun. Menurut mereka sebaiknya anak usia dibawah 4 tahun jangan belajar membaca, menulis dan menghitung (calistung). Mengapa demikian?

Dikutif dari tribunnews.com,  pakar neurosains, dr Amir Zuhdi mengatakan “Kalau empat tahun ke bawah empat tahun jangan. Kalau diatas boleh 5 atau 6 bolehlah. Otak anak saat usia itu belum sempurna melakukan membaca, perhitungan dan menulis. Bahayanya karena penangkapannya masih kurang, justru membuat emosi orangtua. Ini bahayanya”

Apalagi kalau sampai orangtua mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan ketakutan, itu sangat membahayakan perkembangan otak. Sebaiknya usai 1-4 tahun adalah bukan memberikan pelajaran calistung tapi belajar mengelola emosi dan membentuk perilaku.

Revisi Kurikulum 2013 Telah Selesai

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelesaikan revisi Kurikulum 2013 yang akan  diterapkan serentak secara nasional pada tahun ajaran 2016/2017. Ia mengatakan berbagai kekurangan dan kelucuan materi K-13 telah direvisi, sehingga menjadi kurikulum yang siap dilaksanakan.

Pada tahun ajaran 2016/2017, sekolah yang melaksanakan K-13 baru 19 persen supaya dapat dilaksanakan secara bertahap dilaksanakan dengan baik. Menurutnya, pelaksanaan kurikulum baru, guru harus mendapat pelatihan dan keahlian.

"Alhamdulillah revisi Kurikulum 2013 (K-13) sudah selesai. Sekarang mulai penerapan secara bertahap di sekolah-sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Kulon Progo, DI Yogyakarta, Sabtu.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kulon Progo Sumarsana mengatakan Kurikulum 2013 (K-13) sebagai kurikulum pendidikan yang dirancang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), akan dilaksanakan terhadap 25 persen dari total sekolah pada tahun ajaran 2016/2017.
"Setiap jenjang sekolah akan diterapkan 25 persen dari total sekolah yang ada. Sekolah dasar akan melaksanakan K-13 dari total yang ada, begitu juga tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Guru perlu mendapat pelatihan dan diklat kembali," tutur Sumarsana.


antaranews.com

Pengalihan Pengelolaan SMA ke Pemprov Sudah Siap 80%

Proses pengalihan pengurusan dan pengawasan pendidikan menengah atas baik SMA maupun SMK ke pemerintah provinsi (Pemprov) telah mencapai 80 persen. Diharapkan, pada Oktober 2016 nanti semua proses pengalihan ini sudah selesai. Demikian dikatakan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Didik Suhardi di Jakarta, Minggu (17/4).

Didik mengatakan, pengalihan pengurusan dan pengawasan pendidikan menengah atas ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Selain itu, pengalihan ini juga sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar (PIP) lewat wajib belajar 12 tahun.

Ia menjelaskan, pengalihan ini juga akan meringankan beban Pemerintah Kabupaten dan Kota (Pemkab dan Pemkot) dalam mengelola pendidikan. Sebab, selama ini Pemkab dan Pemkot harus mengelola semua jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Namun, dengan dialihkannya pengelolaan pendidikan menengah atas ke Provinsi maka ke depannya, Pemkab dan Pemkot hanya akan fokus mengurus SD dan SMP.

"Diharapkan pada I Januari 2017, Pemkab dan Pemkot hanya mengelola SD dan SMP," kata Didik pada acara Bulan Pendidikan yang bertemakan "Harmoni Bersama Masyarakat" di Jakarta, Minggu, (17/4).
Dia mengatakan, dengan pembagian ini maka Pemkab dan Pemkot akan fokus menangani pengelolaan pendidikan tingkat SD dan SMP, sedangkan Pemprov fokus menangani pendidikan tingkat SMA.  Selain itu, pemda juga secara konsisten bisa mengeluarkan APBD sebesar 20% untuk pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang. Didik mengaku, selama ini, masih banyak Pemda tidak patuh pada amanat UU  dimaksud sehingga belum ada pemerataan pendidikan.

"Banyak daerah yang hanya mengandalkan transfer dari pusat, sehingga mereka tidak menambahkan dana untuk pengembangan pendidikan. Akibatnya, neraca pendidikan daerah jumlahnya masih rendah," kata Didik.

Didik menegaskan, seharusnya pemda mau mengeluarkan dana yang telah dialokasikan untuk pendidikan, guna memenuhi neraca pendidikan daerah (NPD). Namun, yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Sebagian pemda tidak memenuhi amanat anggaran 20% untuk pendidikan.
Menurut mantan Direktur SMP ini, semakin kecil anggaran pendidikan tentu akan berimbas pada kualitas pendidikan. Meski demikan ada daerah yang kesadaran publiknya pada pendidikan cukup tinggi sehingga mereka mau melibatkan diri. Contohnya, DI Yogyakarta. Hal ini terlihat dari hasil Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang lebih tinggi dari provinsi lain meskipun NPD-nya lebih rendah.

Kurikulum 2013 akan disederhanakan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan memutuskan untuk mengoreksi Kurikulum 2013 untuk disederhanakan dalam penerapan karena beban penilaiannya dinilai terlalu besar.

"Sistem penilaian pada Kurikulum 2013 dengan penilaian autentik (authentic assessment) memberatkan guru karena waktunya habis hanya untuk melakukan penilaian," ujarnya ketika melakukan inspeksi pelaksanaan pencetakan Kartu Indonesia pintar di PT Pura Grup Kudus, Sabtu (16/4) malam.

Untuk itu, kata dia, disederhanakan supaya guru bisa menilai dengan mudah.
Sekolah yang sebelumnya menerapkan kurikulum 2013, kata dia, sekarang gurunya diikutkan dalam pelatihan.

Jumlah guru yang diikutkan dalam pelatihan, kata dia, sebanyak 254.000 guru untuk dilatih melaksanakan kurikulum tersebut dengan cara yang baru. Sebetulnya, kata dia, Kurikulum 2013 cukup baik, hanya saja ketika dilaksanakan serempak tanpa persiapan matang, menimbulkan masalah. Untuk itu, kata dia, guna melaksanakan kurikulum dengan cara yang baru nantinya tentu harus ada pelatihan hingga semuanya benar-benar siap.

Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus Agus Nuratman mengungkapkan, guru tingkat SMA/SMK di Kudus juga mulai mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 tersebut.

"Guru yang mengikuti pelatihan secara bergiliran," ujarnya. Untuk sekolah tingkat SMA/SMK, kata dia, terdapat lima sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 dari 43 SMA/SMK baik swasta maupun negeri.

Bagi guru yang belum terbiasa dengan model baru, kata dia, memang terkesan memberatkan, terlebih sistem penilaiannya menggunakan penilaian autentik yang ada instrumennya serta dibuktikan dengan data terukur.
Sebetulnya, kata dia, semua guru bisa menilai masing-masing siswanya sehingga ketika sudah menguasai sistem penilaiannya tentunya tidak akan kerepotan.

Kisi Kisi UKG 2016

Setelah kemarin Infogtk.com berbagi contoh soal UKG, kali ini infogtk.com akan berbagi tentang kisi-kisi ukg 2016
Uji Kompetensi Guru direncanakan akan digelar Ditjen GTK kemdikbud. Tak ada salahnya guru bersiap lebih awal misalnya mencari kisi-kisi soal Uji Kompetensi Guru (UKG). Dimana mencarinya? Salah satu web yang menyediakan materi atau bahan kisi kisi UKG adalah di alamat situs http://sergur.kemdiknas.go.id/

Dalam situs ini kita bisa mendapatkan kisi kisi UKG dari berbagai mata pelajaran dari SD hingga SMA. Nah berikut cara untuk mendapatkan kisi kisi UKG tersebut.

Silakan klik tautan http://sergur.kemdiknas.go.id/

Klik Link Kisi Kisi UKG 2015 nya
Kisi Kisi UKG
Kisi Kisi UKG 2015
Akan muncul tampilan berikut ini:
Kisi Kisi UKG
Kisi Kisi UKG 2015

Klik tanda panah kecil, Pilih mata pelajaran yang diinginkan

Kisi Kisi UKG 2015
Add caption

Klik tanda ikon paling ujung, lihat yang dilingkari merah. Akan muncul perintah mengnduh

Selesai. Nah demikian tadi cara mendapatkan Kisi Kisi UKG 2016. Silakan dicoba bagi rekan InfoGTK.com. Untuk Kisi Kisi UKG guru SD silakan buka di tautan Kisi Kisi UKG SD dan SMP




PGRI Tunjuk Unifah menjadi PLt Ketum PB PGRI

Pengurus PGRI se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) menetapkan Unifah Rosyidi sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum PB PGRI hingga Januari 2017 untuk meneruskan tugas yang dijalankan Sulistiyo.

Unifah mengatakan, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), penetapan ketua umum PB PGRI harus melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Sementara Rakernas tersebut baru diselenggarakan pada Januari 2017,sedangkan sebuah organisasi tidak boleh mengalami kekosongan pemimpin. Untuk itu, Rakornas memutuskan mengisi kekosongan dengan menunjuk plt.

“Organisasi berjalan jika ada pemimpin, maka berdasarkan hasil musyawarah, ditetapkan plt PB hingga Januari 2017,” kata Unifah pada Rapat Kerja Nasional dan Mengenang Sulistiyo di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu, (30/3).

Selanjutnya, Unifah mengatakan, PGRI tetap menjadi mitra strategis dan kritis pemerintah dalam membangun pendidikan bermutu terutama mewujudkan guru profesional, sejahtera, terlindungi, dan bermartabat.

PGRI siap membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme dan kinerja guru guna melaksanakan revolusi mental, pengembangan karakter dan potensi peserta didik.

Untuk itu, dia menegaskan, PGRI mendukung pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan bangsa. beritasatu.com

Penyebab Utama Rendahnya Anggaran Pendidikan Daerah


Penyebab Utama Rendahnya Anggaran Pendidikan Daerah

Praktisi Pendidikan, Indra Chrismiadji, mengatakan, penyerapan anggaran pendidikan di seluruh Indonesia masih jauh dari target yang diamanatkan oleh Undang-undang (UU).

"Rendahnya penyerapan ini, dikarenakan dalam pembuatan Rancangan Pembangunana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), banyak pemerintah daerah yang hanya copy paste dari RPJM Pusat. Hal ini tentunya, sangat memprihatinkan," ujar Indara dalam acara Diskusi Pendidikan di FX Senayan, Jakarta, Selasa (12/4) petang.

Lebih lanjut Indra menyatakan, sangat tidak mengherankan jika banyak pemerintah daerah (Pemda) yang tidak memahami pengelolaan pendidikan, sehingga banyak ditemukan program daerah yang merupakan copy paste dari program pemerintah pusat. "Dengan tindakan itu, daerah tidak memiliki inovasi," kata dia.
Penyebab Utama Rendahnya Anggaran Pendidikan Daerah
Penyebab Utama Rendahnya Anggaran Pendidikan Daerah

Menurutnya, pemda tentu memerlukan bantuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya yang menyangkut masalah pendidikan. Apalagi, lanjut Indra, memasuki abad ke-21 ini, banyak dana pendidikan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, lanjut dia, rendahnya penyerapan anggaran ini disebabkan beberapa hal seperti, ketakutan kepala sekolah mengunakan anggaran, serta ketidakmampuan dalam mengelola dan menyusun program sehingga kurang kreativitasnya dinas pendidikan (Disdik) dalam membuat program.

"Ketidakmampuan pemda dalam mengembangkan program- program pendidikan, menjadi problema tersendiri dalam mengelola anggaran pendidikan. Untuk kedepan, pemda harus bermitra dengan pihak yang memahami pengelolaan dana pendidikan. Pasalnya, selama ini banyak pemda yang hanya bermitra dengan pedagang buku dan kontraktor," kata Indra.

Direktur Utama PT Eduspec Indonesia ini menyebutkan, alokasi dana pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-undang sebesar 20 persen dari APBD ternyata tidak pernah dilaksanakan oleh pemda. Terbukti, kata dia, dari 34 provinsi yang ada, seluruhnya tidak mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen.

"Semuanya membebankan kepada pusat lewat APBN. Mestinya, tanggung jawab biaya pendidikan tidak hanya di pusat. Pemda harus terlibat‎ sehingga tidak hanya sebagai penerima dana APBN semata," kata dia.

Indra menuturkan, jika ada Pemda yang mengaku sudah menyiapkan alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen atau melebihinya, merupakan sebuah kebohongan.

"Karena, tidak ada yang melakukan hal tersebut. Jikapun ada yang mengalokasikan dana dengan jumlah besar, biasanya dalam misi tentu. Misalnya, pada saat akan berlangsung pilkada," tambahnya.

beritasatu.com

Download Juknis Sergur 2016

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UUGD) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Disebutkan juga bahwa guru profesional minimum harus sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi, memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
juknis sergur 2016 panduan pedoman

juknis sergur 2016 panduan pedoman

juknis sergur 2016 panduan pedoman ppgj plpg

Berikut JUknis tentang sertifikasi guru PLPG/ PPGJ 2016
  1. Sertifikasi Guru 2016
  2. Jadwal Sergur 2016
  3. Penjelasan Sergur pola PPGJ
  4. Pola, Ketentuan dan syarat peserta sergur 2016 
  5. Sertifikasi guru pola Portofolio
  6. Penjelasan dan dokumen bukti fisik sergur portofolio 
  7. Linieritas Ijazah dengan bidang studi sergur
  8. Perangkingan calon peserta sergur
  9. Berkas Peserta PLPG
  10. Berkas Peserta PPGJ


Untuk Sertifikasi guru tahun 2016 akan dilaksanakan dua pola, yaitu: Pola PF dan PLPG, yaitu bagi guru yang diangkat sampai dengan 30 Desember 2005 dan Pola SG-PPG, yaitu bagi guru yang diangkat dari 31 Desember 2005 s.d. 31 Desember 2015.

Buku 4: Panduan Sertifikasi Guru Tahun 2016
     A. Panduan Sertitikasi Guru Pola Portofolio dan PLPG
     B. Panduan Sertitifikasi Guru Pola SG-PPG

Beban belajar pola PLPG sebanyak 90 JP (1 JP = 50 menit), dengan alokasi waktu:
Guru SD, SMP, SMA/SMK = 32 T : 58 P
Guru PAUD (TK/RA) = 44 T : 46 P
Guru BK/Konselor = 30 T : 60 P

Juknis sergur 2016 dalam proses upload. Mohon bersabar