Beredar Isu, Anies Baswedan akan Diganti

Isu mengenai reshuffle jajaran menteri Kabinet Kerja semakin menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Hal ini terlebih sejak Rabu (27/7) dini hari, sudah beredar susunan menteri yang terbaru melalui pesan singkat di Whatsapp dan media sosial.

Presiden Jokowi hampir dapat dipastikan akan mengumumkan perombakan kabinet pada siang ini. Di antara sejumlah nama yang diisukan diganti, ada dua menteri yang selama ini dikenal memiliki rekam jejak bagus.

Anies Baswedan dikabarkan akan keluar dari kabinet. Kabarnya dia akan diganti oleh kalangan profesional dari akademisi.

Anies selama ini dikenal sebagai menteri yang jarang diterpa persoalan. Salah satu gebrakannya adalah, dia membuat kebijakan standar UN bukan lagi nilai, melainkan kejujuran.

Kebijakan terakhirnya, memberikan imbauan kepada orang tua untuk mengantar anak di hari pertama sekolah menuai banyak apresiasi dari berbagai kalangan.

Berikut ini salah satu contoh pesan singkat yang beredar di awak media mengenai susunan reshuffle kabinet.

 Reshuffle Kabinet akan diumumkan pk.11.00 pagi ini dan Kabinet baru dilantik pk.14.00 sore ini juga.

1. Menteri Keuangan Bambang S Brojonegoro diganti Sri Mulyani Indrawati.
2. Menpan RB Yuddy Chrisnandi diganti Asman Abnur (partai PAN).
3. Kepala Bappenas Sofyan Djalil diganti Bambang Brojo.
4. Menteri ATR-BPN Ferry Mursidan Baldan diganti Sofyan Djalil.
5. Mentri Perdagangan Tomas Lembong diganti Enggartiasto Lukito.
6. Menteri Perindustrian Saleh Husein diganti Erlangga Hartarto.
7. Menteri Perhubungan Jonan diganti Budi Karya.
8. Mentri Desa Marwan Jaffar diganti Eko Putro (PKB).
9. Mentri ESDM Sudirman Said diganti Chandra Tahar (profesional).
10. Mendiknas Anis Baswedan diganti Prof Muhajir (Muhamadiyah).
11. Menkopolhukam Luhut Panjaitan diganti Wiranto.
12. Menko Maritim Rizal Ramli diganti Luhut Panjaitan.
13. Kepala BKPM Franky Sibarani diganti Tomas Lembong.
14. Franky Sibarani akan menjabat Wkl. Menteri Perindustrian.

Sekolah Sudah Bisa Memesan Buku K13


Menyambut tahun pelajaran 2016/2017, mulai 1 Juli 2016, sekolah pelaksana Kurikulum 2013 (K13) dapat memesan buku teks pelajaran K13 melalui laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sekolah dapat memesan dan memilih penyedia buku K13 dengan mengakses laman e-katalog LKPP. Buku dibeli dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

cara memesan buku kurikulum 2013
Sekolah Sudah Bisa Memesan Buku K13

Dengan mengunjungi laman e-katalog LKPP, sekolah dapat mengetahui harga buku pada setiap zona/daerah beserta daftar tautan laman penyedia buku K13. Tiap laman menampilkan kaver, spesifikasi, tata cara pemesanan dan pembayaran buku. Setelah mengetahui tata cara pemesanan buku, kepala sekolah menugaskan operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memesan buku dengan menggunakan User ID dan password Dapodik.

Pembayaran buku teks pelajaran K13 dilakukan setelah buku diterima sekolah. Ada dua metode pembayaran yang dapat dipilih. Pertama, pembayaran nontunai melalui payment gateway yang disediakan masing-masing penyedia. Kedua, pembayaran nontunai melalui transfer langsung kepada rekening penyedia. (Baca: Infografis Tata Cara Pembelian Buku Teks Pelajaran K13)

Buku teks pelajaran K13 yang dibeli melalui e-katalog LKPP adalah buku K13 yang telah mengalami revisi. Buku diperuntukkan bagi siswa dan guru kelas I, IV, VII, dan X. Tahun ini, jumlah sekolah pelaksana K13 sebanyak 25% dari total sekolah semua jenjang pendidikan.

Pengaduan terkait pembelian buku dapat disampaikan melalui telepon: (021) 5703303 dan (021) 57903020, faksimile: (021) 5733125, SMS: 0811976929, dan e-mail: pengaduan@kemdikbud.go.id

Permendikbud 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Permendikbud 52 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah

Yang dimaksud dengan tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma,
kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

Permendikbud 82 tahun 2015
Permendikbud 82 tahun 2015

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:
a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan
c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan  kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.


Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:
a. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
b. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
c. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
d. perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
e. perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
f. pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
g. penc4bulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan  keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
h. pem3rk0saan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
i. tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan,
atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi  manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
j. tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

unduh lengkap Permendikbud 82 tahun 2015 di link ini

Permendikbud No 18 Tahun 2016


Kemdikbud telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai Masa Pengenalan Sekolah bagi siswa baru, atau jika tahun tahun yang lalu disebut sebagai Masa orientasi Sekolah. Dalam Permendikbud No 18 Tahun 2016 ini mengatur tentang regulasi aturan yang wajib dilaksanakan pihak sekolah saat masa pengenalan atau orientasi siswa baru.

Pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk Sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan
awal kultur Sekolah.
Permendikbud No 18 Tahun 2016
Permendikbud No 18 Tahun 2016

Adapun Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan;
a. mengenali potensi diri siswa baru;
b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain
terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;
c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
d. mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya;
e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai,
menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk
mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

Pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah.

Silakan klik di link ini Permendikbud nomor 18 tahun 2016 selengkapnya

Edaran Kemdikbud Tentang Pelaksanaan di Awal Tahun Pembelajaran

Kementerian Pendidikan tahun 2016 atau di awal tahun pembelajaran baru 2016 2017 telah mengeluarkan surat edaran perihal awal pelaksanaan tahun pembelajaran baru di sekolah. Surat edaran nomor 13/D/PP/2016 berisi mengenai himbauan serta perintah Kemdikbud kepada sekolah-sekolah di bawah naungan Kemdikbud agar:

Melaksanakan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah
. yang berisi prosedur pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah, kewajiban membuat papan informasi sekolah aman, serta membentuk tim Pencegahan Tindak Kekerasan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua /wali, agar masalah-masalah kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dicegah dan ditangani

Melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016, tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Permendikbud tahun 2016 ini berisi perintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan sekolah untuk:
a. Menghindari tindak kekerasan yang seringkali dianggap biasa dan dinyatakan wajar sejak hari 
pertama sekolah; (Masa Orientasi Sekolah; MOS)
b. Menghentikan pendiaman terhadap kekerasan dan pelecehan tak bernalar yang terselubung dalam
kegiatan resmi sekolah;
c. Melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah secara konsekuen dan bertanggungjawab sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 yang mengatur tentang
berbagai aktivitas yang dianjurkan atau dilarang keras dalam Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau sekolah agar mengatur berbagai kegiatan non
kurikuler di sekolah, baik wajib maupun pilihan, seperti:
a. Mengawali hari sekolah dengan 15 (lima belas) menit waktu membaca buku non pelajaran;
b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu penuh cinta tanah air;
c. Berdoa bersama dan dipimpin oleh siswa secara bergantian;
d. Mengakhiri hari sekolah dengan menyanyikan lagu-lagu daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertekad memastikan lingkungan sekolah sehat, sehingga
sekolah diwajibkan untuk:
a. Menjadikan lingkungan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok;
b. Melarang warga sekolah termasuk tamu sekolah merokok, menjual rokok, dan membeli rokok di
dalam lingkungan sekolah;
c. Tidak menerima kerja sama dan bantuan dalam bentuk apapun dari perusahaan rokok;
d. Mewujudkan lingkungan yang menyegarkan dan menyehatkan bagi siswa belajar dan warga sekolah.

Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 Sekolah diwajibkan untuk:
a. Menerima pemegang KIP yang sudah melapor menjadi calon peserta didik;
b. Mendata calon peserta didik tersebut untuk menjadi prioritas pada penerimaan peserta didik tahun
ajaran baru;
c. Menerima anak putus sekolah yang telah  menerima KIP untuk melanjutkan ke jenjang/kelas
berikutnya tanpa mengulang kelas yang pernah ditempuhnya dengan melampirkan bukti nilai
rapor/hasil belajar terakhir yang telah dilegalisir dari sekolah;
d. Melakukan pemutakhiran data peserta didik pemegang KIP ke dalam aplikasi Dapodik.




Berbagai regulasi ini membutuhkan komitmen dan dukungan sekolah. Sekolah wajib memprioritaskan pelaksanaan regulasi ini serta mendorong praktik baik di sekolah maupun antar sekolah. Kami mengharapkan sekolah turut menyuarakan secara langsung kepada masyarakat tentang pentingnya bergerak bersama memastikan tumbuhnya ekosistem sekolah yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi siswa dan seluruh warga sekolah.

Sekolah diharapkan mengajak para orang tua mengantarkan anaknya di hari pertama awal tahun pelajaran untuk sekaligus berinteraksi dengan kepala sekolah dan guru, menjalin tekad menjadi among bersama bagi anak-anak.

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.