Cek Data Guru di Info GTK

Web Info GTK telah resmi dirilis ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Perlu diketahui bahwa Ditjen GTK merupakan gabungan dari P2TK  Dikdas dan BPSDMPK yang kemudian digabung menjadi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Untuk Apa Cek Info data Guru di Info GTK?

Ada beberapa fungsi web info GTK.
1. Cek Data hasil pengiriman atau sinkronisasi Dapodikdas dan tunjangan guru

Guru bisa melihat validitas data pribadi hasil input dari aplikasi dapodikdas seperti instansi mengajar, jumlah jam mengajar, validitas NUPTK, Cek tunjangan guru seperti tunjangan profesi (sertifikasi, fungsional, daerah khusus dll) (Buka juga web seputar Info Guru)

2. Cek Info UKG
Yaitu untuk mengetahui nomor peserta UKG, Jadwal dan tempat UKG 2015 yang akan diselenggarakan Ditjen GTK bulan Nopember nanti.


Nah silakan login Info GTK di salah satu alamat web di bawah ini, pilih salah satu saja.
http://gtk.kemdikbud.go.id/
http://223.27.144.195:8081/info
http://223.27.144.195:8082/info
http://223.27.144.195:8083/info
http://223.27.144.195:8084/info
http://223.27.144.195:8085/info

Jika muncul tulisan Maaf Akses anda tidak syah...,....... silakan klik kembali ke Beranda
cara login di info guru / gtk, cek tunjangan guru, cek data guru, cek info peserta ukg, nomor peserta ukg, jadwal ukg 2015
Info Guru GTK

masukkan NUPTK/NRG/NIK sebagai username dan tanggal lahir sebagai password.
contoh password misalnya lahir pada 27 Juli 1980 maka passwordnya 19800727
kemudian masukkan kode captcha (kode unik) yang ada lalu klik login


Tunggu beberapa saat akan muncul tampilan seperti di bawah ini
Ada beberapa menu, yang utama adalah Validasi Data Guru dan Info UKG, Silakan cek dan ricek untuk memastikan kevalidan data Anda. Buka juga menu Info UKG untuk melihat data nomor peserta UKG, jadwal dan TUK (tempat uji kompentensi) Guru.

cara login di info guru / gtk, cek tunjangan guru, cek data guru, cek info peserta ukg, nomor peserta ukg, jadwal ukg 2015
Cek Data Guru di Info GTK
Jika bingung, lihat video tutorial di tautan ini

Oke demikian InfoGTK.com kali ini, silakan dishare jika bermanfaat

Pemerintah Diminta Tetapkan 5 Oktober Jadi Hari Guru Nasional

Pelaksanaan Hari Guru Nasional (HGN) yang dirangkaikan dengan HUT PGRI ke-71 menuai protes dari sejumlah organisasi guru yaitu FSGI,  FGII, IGI, PERGUNU, JIST, dan PGSI.

Retno Listiyarti

Mereka menyayangkan rundown acara HGN yang sudah dirancang dan ditetapkan bersama dalam rapat panitia secara dadakan diganti di dalam rapat Karungga Istana atas usulan PGRI. 

Menurut Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, panitia bersama yang melibatkan seluruh organisasi profesi merasa ditelikung ketika rundown acara dikuasai PGRI yang juga bagian dari panitia bersama. 

Kesepakatan yang dilanggar di antaranya adalah tidak ada lagu mars satu pun organisasi guru termasuk Mars PGRI, presiden tidak diminta menggunakan seragam salah satu organisasi guru tapi presiden malah diminta memakai batik PGRI. 

"Bahkan sempat ada insiden kecil saat guru-guru dari IGI tampil, di mana peserta dari PGRI ribut menyoraki, tidak menghargai pengisi  acara," ujar Retno, Senin (28/11). 

Retno berpendapat, semua hal ini terjadi dikarenakan PGRI berlindung di balik Keppres 78/1994 tentang penetapan hari guru nasional yang sudah kadaluarsa seluruh konsiderannya dan dasar hukumnya,  bahkan ditandatangani Presiden RI kedua. Padahal sekarang sudah presiden ketujuh.

"HGN ditetapkan pada HUT PGRI karena saat itu organisasi guru masih tunggal hanya PGRI. Namun seiring dengan lahirnya UU 14/2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan organisasi guru tidak tunggal lagi," ucapnya.

Atas dasar itu maka di acara peringatan HGN 2016, seluruh organisasi guru memohon kepada Presiden RI untuk mencabut Kepres 78/1994 dan menetapkan HGN tidak didasarkan pada salah satu HUT organisasi profesi. 

"Kami usulkankan Hari Guru Internasional 5 Oktober ditetapkan pemerintah sebagai HGN mulai 2017. Ini sesuai konvensi Paris 1942. Kami juga berencana menghadap presiden bersama-sama untuk memperjuangkan hal ini," pungkas Retno. jpnn.com

Peringatan Hari Guru Nasional 2016 Libatkan Organisasi Guru


Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan organisasi guru untuk turut menyukseskan rangkaian acara HGN di bulan November. Peringatan HGN tahun ini mengangkat tema “Guru dan Tenaga Kependidikan Mulia Karena Karya”.

Hari Guru Nasional

 “Kami akan memperingati HGN bersama dengan berbagai organisasi guru. HGN kita kemas sedemikan rupa dengan kesepakatan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata, pada jumpa pers persiapan HGN 2016, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (03/11/2016).

Lebih lanjut Pranata menyampaikan rangkaian acara HGN 2016 yang dimulai pada tanggal 20 November 2016 yaitu gerak jalan diikuti sekitar 10 ribu guru, pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor, mulai dari pukul 06.00 WIB, di Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 22 November 2016 akan dilaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ziarah tersebut akan diikuti sekitar 200 orang guru.

Pada tanggal 25 November 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akan menjadi Pembina upacara peringatan HGN, dimulai dari pukul 07.00 WIB, di halaman Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Kemudian pada tanggal 26 November 2016, Direktorat Jenderal GTK mengadakan acara Simposium Guru Nasional yang akan diikuti sekitar 2000 orang guru dari seluruh Indonesia. Simposium tersebut merupakan wahana untuk menuangkan ide, gagasan, dan mencari pemecahan isu atau permasalahan strategis tentang pendidikan.

“Simposium ini akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat. Acara ini akan melibatkan pakar dari perguruan tinggi, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM pendidikan, organisasi guru, serta GTK berprestasi tingkat nasional,” jelas Pratana.

Pelaksanaan simposium tersebut akan membahas 10 topik, yakni Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan, Optimalisasi Pendidikan Inklusi, Revitalisasi SMK dalam Menghadapi Daya Saing Ketenagakerjaan, Membangun Budaya Literasi di Satuan Pendidikan, dan Profesionalitas GTK melalui GTK Pembelajar.

Selanjutnya simposium tersebut membahas tentang perlindungan GTK, membangun sekolah yang aman dan nyaman untuk warga sekolah, peningkatan mutu dan akses pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), teknologi informasi sebagai media dan sumber belajar, dan penilaian kinerja GTK.

Puncak acara Simposium GTK, Peringatan HGN tahun 2016, dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-71 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2016, di SICC, Sentul, Jawa Barat. Puncak acara tersebut akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, dan 10.000 orang GTK.

Turut hadir dalam jumpa pers tersebut Ketua Pengurus Besar PGRI Muhammad Asmin, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Tety Sulastri, Pembina Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sururi Azis, dan Wakil Sekjen Persatuan Guru Nadhatul Ulama (PERGUNU).




Kemdikbud Bahas Jam Bekerja Guru 40 Jam


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mewacanakan lama wajib bekerja bagi guru yakni delapan jam per hari atau 40 jam per minggu. "Bapak Menteri di beberapa pertemuan sudah menyampaikan bahwa guru harus bekerja delapan jam per hari atau 40 jam per minggu," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata di Jakarta, Jumat (21/10).
Muhadjir Effendy

Pria yang akrab disapa Pranata itu membantah perubahan jam bekerja guru berhubungan dengan rencana penerapan full day school (belajar seharian) atau penguatan pendidikan karakter (PPK). Ia menjelaskan, wacana ini berkaitan dengan UU ASN dan ketenagakerjaan. Ia menjabarkan, dalam aturan itu menyebut, pegawai swasta bekerja 37 hingga 38 jam per minggu. Sementara PNS, mempunyai waktu kerja 40 jam per minggu.

Pranata menuturkan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen, terdapat lima tugas utama guru, yakni, merencanakan, melaksanakan (mengajar), menilai, membimbing, dan tugas tambahan lainnya. Sementara pada ayat (2) dalam regulasi itu menyebut, beban kerja itu adalah 24 minimal dan maksimal 40 jam jam tatap muka.

Pranata mengatakan, untuk memenuhi tatap muka, sejumlah guru mencari jam mengajar ke sekolah lain. Sehingga, ia mengatakan, para guru hanya disibukkan dengan mengejar pemenuhan tatap muka. Hal ini berdampak pada terbengkalainya tempat tugas lainnya.

Saat ini, Prana menuturkan, Kemendikbud membuat kebijakan kewajiban melaksanakan lima kegiatan utama guru yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 35 itu. Kemendikbud akan mewajibkan lima tugas itu harus dilaksanakan sekolah selama delapan jam per hari atau 40 jam per minggu.

"Jangan lagi guru membawa pekerjaan sekolah ke rumah. Jangan lagi ada tugas tambahan lainnya seperti mengundang orang tua/wali untuk membahas perkembangan anak diabaikan. Guru harus berkonsentrasi mendidik anak di sekolah dengan lima tugas itu," tutur Pranata.

Ia menyebut, pola kerja delapan jam per hari atau 40 jam per pekan sangat cocok untuk pelaksanaan revolusi mental sesuai Nawacita. Hal tersebut merujuk pada keinginan pendidikan karakter menjadi bagian yang harus menjadi prioritas khusus di pendidikan dasar.

Saat ini, Pranata mengatakan, Kemendikbud tengah merinci kegiatan-kegiatan uraian dari lima tugas pokok itu, khususnya untuk pendidikan karakter. "Baru wacana. Mungkin baru bisa dilaksanakan pada 2017. Kalau untuk SD dan SMP nantinya fokus pada penguatan pendidikan karakter. Kewajiban untuk semua guru yang sudah menerima tunjangan profesi," jelasnya.

Kemdikbud Uji Coba KIP Plus


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menguji coba Kartu Indonesia Pintar (KIP) elektronik atau KIP Plus. Kartu bantuan untuk pelajar kurang mampu ini merupakan bentuk kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Uji coba silakukan di sejumlah sekolah di Yogyakarta.
Ujicoba KIP Plus

"KIP Plus ini merupakan bentuk pengembangan penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) secara non-tunai," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (19/10).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menuturkan KIP Plus merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) pada 26 April 2016 yang lalu. Ia berharap, KIP Plus memberikan kemudahan pada siswa mendapatkan perlengkapan belajar.

“Dengan KIP Plus ini, siswa juga bisa lebih cermat dalam menggunakan dana PIP,” ujar dia.

Muhadjir menjelaskan, KIP Plus merupakan kartu identitas penerima manfaat PIP. Namun, kartu ini dapat digunakan sebagai alat transaksi keuangan. Ia menuturkan, para pelajar pemilik KIP Plus dapat menggunakannya untuk belanja keperluan belajar di toko yang ditunjuk oleh bank. Serta, di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin Electronic Data Capture (EDC).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menuturkan, KIP Plus berfungsi ganda, yakni untuk menerima dana bantuan pendidikan PIP serta tabungan personal siswa.

“50 persen dana bantuan PIP dapat digunakan untuk transaksi non tunai, membeli perlengkapan yang dibutuhkan siswa untuk belajar. 50 persen sisanya dapat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti biaya transportasi,” kata Hamid.

Sebagai tahap awal, Kemendikbud bersama BRI dan BNI telah menyerahkan 1.295 KIP Plus kepada siswa penerima PIP di Kota Yogyakarta. Masing-masing, 629 kartu untuk pelajar SMP, 142 kartu untuk pelajar SMA, dan 524 kartu untuk pelajar SMK.

Setidaknya, sebanyak 150 mesin EDC telah disiapkan BRI dan BNI untuk dapat menerima transaksi menggunakan KIP Plus di Kota Yogyakarta. Masa uji coba KIP Plus berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Yogyakarta menjadi lokasi uji coba penyaluran bantuan pendidikan secara non tunai dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur perbankan yang memadai. Selama masa uji coba, tim gabungan yang terdiri dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bank Indonesia, BRI dan BNI akan mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dan mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemukan di lapangan untuk dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan program dan kebijakan.