Cek Data Guru di Info GTK

Web Info GTK telah resmi dirilis ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Perlu diketahui bahwa Ditjen GTK merupakan gabungan dari P2TK  Dikdas dan BPSDMPK yang kemudian digabung menjadi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Untuk Apa Cek Info data Guru di Info GTK?

Ada beberapa fungsi web info GTK.
1. Cek Data hasil pengiriman atau sinkronisasi Dapodikdas dan tunjangan guru

Guru bisa melihat validitas data pribadi hasil input dari aplikasi dapodikdas seperti instansi mengajar, jumlah jam mengajar, validitas NUPTK, Cek tunjangan guru seperti tunjangan profesi (sertifikasi, fungsional, daerah khusus dll) (Buka juga web seputar Info Guru)

2. Cek Info UKG
Yaitu untuk mengetahui nomor peserta UKG, Jadwal dan tempat UKG 2015 yang akan diselenggarakan Ditjen GTK bulan Nopember nanti.


Nah silakan login Info GTK di salah satu alamat web di bawah ini, pilih salah satu saja.
http://gtk.kemdikbud.go.id/
http://223.27.144.195:8081/info
http://223.27.144.195:8082/info
http://223.27.144.195:8083/info
http://223.27.144.195:8084/info
http://223.27.144.195:8085/info

Jika muncul tulisan Maaf Akses anda tidak syah...,....... silakan klik kembali ke Beranda
cara login di info guru / gtk, cek tunjangan guru, cek data guru, cek info peserta ukg, nomor peserta ukg, jadwal ukg 2015
Info Guru GTK

masukkan NUPTK/NRG/NIK sebagai username dan tanggal lahir sebagai password.
contoh password misalnya lahir pada 27 Juli 1980 maka passwordnya 19800727
kemudian masukkan kode captcha (kode unik) yang ada lalu klik login


Tunggu beberapa saat akan muncul tampilan seperti di bawah ini
Ada beberapa menu, yang utama adalah Validasi Data Guru dan Info UKG, Silakan cek dan ricek untuk memastikan kevalidan data Anda. Buka juga menu Info UKG untuk melihat data nomor peserta UKG, jadwal dan TUK (tempat uji kompentensi) Guru.

cara login di info guru / gtk, cek tunjangan guru, cek data guru, cek info peserta ukg, nomor peserta ukg, jadwal ukg 2015
Cek Data Guru di Info GTK
Jika bingung, lihat video tutorial di tautan ini

Oke demikian InfoGTK.com kali ini, silakan dishare jika bermanfaat

Pemerintah Diminta Tetapkan 5 Oktober Jadi Hari Guru Nasional

Pelaksanaan Hari Guru Nasional (HGN) yang dirangkaikan dengan HUT PGRI ke-71 menuai protes dari sejumlah organisasi guru yaitu FSGI,  FGII, IGI, PERGUNU, JIST, dan PGSI.

Retno Listiyarti

Mereka menyayangkan rundown acara HGN yang sudah dirancang dan ditetapkan bersama dalam rapat panitia secara dadakan diganti di dalam rapat Karungga Istana atas usulan PGRI. 

Menurut Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti, panitia bersama yang melibatkan seluruh organisasi profesi merasa ditelikung ketika rundown acara dikuasai PGRI yang juga bagian dari panitia bersama. 

Kesepakatan yang dilanggar di antaranya adalah tidak ada lagu mars satu pun organisasi guru termasuk Mars PGRI, presiden tidak diminta menggunakan seragam salah satu organisasi guru tapi presiden malah diminta memakai batik PGRI. 

"Bahkan sempat ada insiden kecil saat guru-guru dari IGI tampil, di mana peserta dari PGRI ribut menyoraki, tidak menghargai pengisi  acara," ujar Retno, Senin (28/11). 

Retno berpendapat, semua hal ini terjadi dikarenakan PGRI berlindung di balik Keppres 78/1994 tentang penetapan hari guru nasional yang sudah kadaluarsa seluruh konsiderannya dan dasar hukumnya,  bahkan ditandatangani Presiden RI kedua. Padahal sekarang sudah presiden ketujuh.

"HGN ditetapkan pada HUT PGRI karena saat itu organisasi guru masih tunggal hanya PGRI. Namun seiring dengan lahirnya UU 14/2005 tentang guru dan dosen yang mengamanatkan organisasi guru tidak tunggal lagi," ucapnya.

Atas dasar itu maka di acara peringatan HGN 2016, seluruh organisasi guru memohon kepada Presiden RI untuk mencabut Kepres 78/1994 dan menetapkan HGN tidak didasarkan pada salah satu HUT organisasi profesi. 

"Kami usulkankan Hari Guru Internasional 5 Oktober ditetapkan pemerintah sebagai HGN mulai 2017. Ini sesuai konvensi Paris 1942. Kami juga berencana menghadap presiden bersama-sama untuk memperjuangkan hal ini," pungkas Retno. jpnn.com

Peringatan Hari Guru Nasional 2016 Libatkan Organisasi Guru


Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan organisasi guru untuk turut menyukseskan rangkaian acara HGN di bulan November. Peringatan HGN tahun ini mengangkat tema “Guru dan Tenaga Kependidikan Mulia Karena Karya”.

Hari Guru Nasional

 “Kami akan memperingati HGN bersama dengan berbagai organisasi guru. HGN kita kemas sedemikan rupa dengan kesepakatan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Sumarna Surapranata, pada jumpa pers persiapan HGN 2016, di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (03/11/2016).

Lebih lanjut Pranata menyampaikan rangkaian acara HGN 2016 yang dimulai pada tanggal 20 November 2016 yaitu gerak jalan diikuti sekitar 10 ribu guru, pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor, mulai dari pukul 06.00 WIB, di Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 22 November 2016 akan dilaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ziarah tersebut akan diikuti sekitar 200 orang guru.

Pada tanggal 25 November 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) akan menjadi Pembina upacara peringatan HGN, dimulai dari pukul 07.00 WIB, di halaman Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. Kemudian pada tanggal 26 November 2016, Direktorat Jenderal GTK mengadakan acara Simposium Guru Nasional yang akan diikuti sekitar 2000 orang guru dari seluruh Indonesia. Simposium tersebut merupakan wahana untuk menuangkan ide, gagasan, dan mencari pemecahan isu atau permasalahan strategis tentang pendidikan.

“Simposium ini akan dilaksanakan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat. Acara ini akan melibatkan pakar dari perguruan tinggi, praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM pendidikan, organisasi guru, serta GTK berprestasi tingkat nasional,” jelas Pratana.

Pelaksanaan simposium tersebut akan membahas 10 topik, yakni Penguatan Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan, Optimalisasi Pendidikan Inklusi, Revitalisasi SMK dalam Menghadapi Daya Saing Ketenagakerjaan, Membangun Budaya Literasi di Satuan Pendidikan, dan Profesionalitas GTK melalui GTK Pembelajar.

Selanjutnya simposium tersebut membahas tentang perlindungan GTK, membangun sekolah yang aman dan nyaman untuk warga sekolah, peningkatan mutu dan akses pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), teknologi informasi sebagai media dan sumber belajar, dan penilaian kinerja GTK.

Puncak acara Simposium GTK, Peringatan HGN tahun 2016, dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-71 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2016, di SICC, Sentul, Jawa Barat. Puncak acara tersebut akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, dan 10.000 orang GTK.

Turut hadir dalam jumpa pers tersebut Ketua Pengurus Besar PGRI Muhammad Asmin, Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Tety Sulastri, Pembina Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sururi Azis, dan Wakil Sekjen Persatuan Guru Nadhatul Ulama (PERGUNU).




Kemdikbud Bahas Jam Bekerja Guru 40 Jam


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mewacanakan lama wajib bekerja bagi guru yakni delapan jam per hari atau 40 jam per minggu. "Bapak Menteri di beberapa pertemuan sudah menyampaikan bahwa guru harus bekerja delapan jam per hari atau 40 jam per minggu," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata di Jakarta, Jumat (21/10).
Muhadjir Effendy

Pria yang akrab disapa Pranata itu membantah perubahan jam bekerja guru berhubungan dengan rencana penerapan full day school (belajar seharian) atau penguatan pendidikan karakter (PPK). Ia menjelaskan, wacana ini berkaitan dengan UU ASN dan ketenagakerjaan. Ia menjabarkan, dalam aturan itu menyebut, pegawai swasta bekerja 37 hingga 38 jam per minggu. Sementara PNS, mempunyai waktu kerja 40 jam per minggu.

Pranata menuturkan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen, terdapat lima tugas utama guru, yakni, merencanakan, melaksanakan (mengajar), menilai, membimbing, dan tugas tambahan lainnya. Sementara pada ayat (2) dalam regulasi itu menyebut, beban kerja itu adalah 24 minimal dan maksimal 40 jam jam tatap muka.

Pranata mengatakan, untuk memenuhi tatap muka, sejumlah guru mencari jam mengajar ke sekolah lain. Sehingga, ia mengatakan, para guru hanya disibukkan dengan mengejar pemenuhan tatap muka. Hal ini berdampak pada terbengkalainya tempat tugas lainnya.

Saat ini, Prana menuturkan, Kemendikbud membuat kebijakan kewajiban melaksanakan lima kegiatan utama guru yang tercantum dalam ayat (1) Pasal 35 itu. Kemendikbud akan mewajibkan lima tugas itu harus dilaksanakan sekolah selama delapan jam per hari atau 40 jam per minggu.

"Jangan lagi guru membawa pekerjaan sekolah ke rumah. Jangan lagi ada tugas tambahan lainnya seperti mengundang orang tua/wali untuk membahas perkembangan anak diabaikan. Guru harus berkonsentrasi mendidik anak di sekolah dengan lima tugas itu," tutur Pranata.

Ia menyebut, pola kerja delapan jam per hari atau 40 jam per pekan sangat cocok untuk pelaksanaan revolusi mental sesuai Nawacita. Hal tersebut merujuk pada keinginan pendidikan karakter menjadi bagian yang harus menjadi prioritas khusus di pendidikan dasar.

Saat ini, Pranata mengatakan, Kemendikbud tengah merinci kegiatan-kegiatan uraian dari lima tugas pokok itu, khususnya untuk pendidikan karakter. "Baru wacana. Mungkin baru bisa dilaksanakan pada 2017. Kalau untuk SD dan SMP nantinya fokus pada penguatan pendidikan karakter. Kewajiban untuk semua guru yang sudah menerima tunjangan profesi," jelasnya.

Kemdikbud Uji Coba KIP Plus


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menguji coba Kartu Indonesia Pintar (KIP) elektronik atau KIP Plus. Kartu bantuan untuk pelajar kurang mampu ini merupakan bentuk kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Uji coba silakukan di sejumlah sekolah di Yogyakarta.
Ujicoba KIP Plus

"KIP Plus ini merupakan bentuk pengembangan penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) secara non-tunai," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (19/10).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menuturkan KIP Plus merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) pada 26 April 2016 yang lalu. Ia berharap, KIP Plus memberikan kemudahan pada siswa mendapatkan perlengkapan belajar.

“Dengan KIP Plus ini, siswa juga bisa lebih cermat dalam menggunakan dana PIP,” ujar dia.

Muhadjir menjelaskan, KIP Plus merupakan kartu identitas penerima manfaat PIP. Namun, kartu ini dapat digunakan sebagai alat transaksi keuangan. Ia menuturkan, para pelajar pemilik KIP Plus dapat menggunakannya untuk belanja keperluan belajar di toko yang ditunjuk oleh bank. Serta, di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin Electronic Data Capture (EDC).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menuturkan, KIP Plus berfungsi ganda, yakni untuk menerima dana bantuan pendidikan PIP serta tabungan personal siswa.

“50 persen dana bantuan PIP dapat digunakan untuk transaksi non tunai, membeli perlengkapan yang dibutuhkan siswa untuk belajar. 50 persen sisanya dapat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti biaya transportasi,” kata Hamid.

Sebagai tahap awal, Kemendikbud bersama BRI dan BNI telah menyerahkan 1.295 KIP Plus kepada siswa penerima PIP di Kota Yogyakarta. Masing-masing, 629 kartu untuk pelajar SMP, 142 kartu untuk pelajar SMA, dan 524 kartu untuk pelajar SMK.

Setidaknya, sebanyak 150 mesin EDC telah disiapkan BRI dan BNI untuk dapat menerima transaksi menggunakan KIP Plus di Kota Yogyakarta. Masa uji coba KIP Plus berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Yogyakarta menjadi lokasi uji coba penyaluran bantuan pendidikan secara non tunai dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur perbankan yang memadai. Selama masa uji coba, tim gabungan yang terdiri dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bank Indonesia, BRI dan BNI akan mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dan mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemukan di lapangan untuk dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan program dan kebijakan.

PGRI Usul Jadi Organisasi Profesi

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar organisasi beranggotan para guru itu menjadi organisasi profesi. Tujuannya agar organisasi itu bisa mengangkat guru secara profesional sebagaimana organisasi profesi lainnya.
PGRI

"PGRI minta dipertimbangkan sebagai jadi organisasi profesi. Di Indonesia guru sebagai profesi itu baru dibanding dokter, akuntan atau lawyer," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy usai mendampingi Joko Widodo menerima pengurus PGRI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/10).

Ia mengakui kendati ada beberapa organisasi guru, namun belum ada organisasi yang menangani profesi guru. Padahal, profesionalisme guru sangat ditentukan bahkan menjadi tanggung jawab organisasi profesi.  Menurut dia, organisasi profesi guru seharusnya bisa mirip Ikatan Dokter Indonesia yang bisa mengangkat sarjana kedokteran menjadi dokter profesional.

"Seperti dokter, yang menjadi penanggung jawab ya IDI. Perguruan tinggi tidak punya wewenang mendidik profesi dan hanya cukup sampai level sarjana. Rektor bisa mewisuda sarjana kedokteran tapi yang mengambil sumpah ya asosiasi dokter," ujarnya.

Ia mengatakan dalam pertemuan itu, Presiden sangat merespon saran dan usulan PGRI, termasuk usulan menjadi organisasi profesi.

"Untuk hal lebih teknis akan dibahas Kemendikbud sebagai pembantu Presiden," imbuhnya.

Pada pertemuan itu, Muhadjir mengatakan PGRI mengundang Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Guru secara nasional sekaligus Hari Ulang Tahun PGRI yang akan dilaksanakan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu 27 November 2016.

"Presiden berkenan hari ke acara itu," katanya.

Mendikbud Wacanakan Hapus Ujian Nasional


Pemerintah mewacanakan untuk menghapuskan pelaksanaan ujian nasional di 30 persen sekolah yang memiliki nilai akademik di atas rata-rata standar nasional. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden.
(Mendikbud) Muhadjir Effendy

Muhadjir menilai, sekolah yang memiliki nilai akademik di atas rata-rata nasional justru tak perlu mengikuti ujian nasional. Penghapusan pelaksanaan ujian nasional dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah tersebut.

"Persoalannya adalah sudah ada 30 persen sekolah yang dari segi integritas maupun skor akademik kan sudah di atas rata-rata nasional. Lah kalau sudah begitu apakah dia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan ga perlu. Seharusnya dia diberi penghargaan. Tentu dia bisa melampaui standar nasional itu. Itu yang kita diskusikan dengan Pak JK," kata Muhadjir di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/10).

Ia mengatakan, modifikasi pelaksanaan ujian nasional merupakan salah satu langkah evaluasi kebijakan. Sebab menurut dia, fungsi ujian nasional yakni sebagai pemetaan nilai akademik sekolah di seluruh Indonesia. Sehingga, dapat diketahui sekolah mana saja yang telah melampaui nilai standar nasional.

"Nantinya kemudian kita harus ada treatment, penanganan terhadap sekolah yang belum melampaui standart itu. Nanti setelah itu ditangani dalam waktu yang cukup, kita uji lagi, kita tes lagi. Sudah tercapai belum. Kalau sudah tercapai, berapa yang sudah tercapai. Kalau belum, berapa yang belum. Nanti kita treatment lagi," jelas dia.

Langkah-langkah perbaikan terhadap sekolah yang belum dapat melampaui nilai standar tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas para gurunya. Selain itu, peningkatan kualitas laboratorium yang dinilai kurang memadai juga dapat diperbaiki dengan melakukan pembenahan-pembenahan.

"Jadi kita betul-betul fokus dari masalah. Tapi kalau kita hanya melihat secara nasional, kita kan ga bisa tahu dimana letak masalah yang standarnya masih lemah di mana, di kota mana, kita tidak bisa tahu," tambah dia.

Lebih lanjut, penghapusan ujian nasional di 30 persen sekolah tersebut juga dilakukan untuk menghemat anggaran pemerintah. Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk perbaikan kualitas di sekolah lain yang nilai akademiknya belum dapat melampaui nilai standar nasional. Kendati demikian, pemberlakukan wacana ini masih perlu dikonsultasikan dengan berbagai pihak.

"Hanya yang kita anggap sudah melampaui standar minimum itu mestinya sudah tidak perlu diuji lagi. Dengan begitu kita bisa menghemat biaya, dan biaya itu bisa kita gunakan untuk treatment itu," kata Muhadjir.

Hasil UKG Dijadikan Landasan Program Guru Pembelajar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Melalui Pemanfaatan Hasil Uji Kompetensi. Dalam nota kesepahaman itu kedua pihak sepakat untuk memanfaatkan hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 untuk program Guru Pembelajar dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Nota kesepahaman ditandatangani Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sopan Adrianto di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Sopan mengatakan, berdasarkan hasil UKG 2015, sebanyak 107.000 guru di DKI Jakarta dari hasil UKG  berada di urutan ketiga setelah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

“Berangkat dari hasil UKG ini maka kami bersepakat dengan kementerian bahwa DKI Jakarta ke depan akan lebih fokus lebih serius untuk bagaimana kompetensi guru di DKI Jakarta itu menjadi semakin baik,” ujarnya usai penandatanganan nota kesepahaman.

Sebanyak 107.000 guru DKI Jakarta itu akan mengikuti Program Guru Pembelajar dari Kemendikbud. Dirjen GTK Sumarna Surapranata mengatakan, sekarang Kemendikbud telah mengubah sistem pendidikan dan pelatihan guru menjadi Program Guru Pembelajar.

“Ini prinsip dasar yang sangat penting. Kalau dulu kita namakan diklat. Kalau diklat itu guru dijadikan sebagai objek. Nah, diklat diubah menjadi Guru Pembelajar, di mana guru sebagai subjek, sebagai orang yang menggerakkan dirinya sendiri untuk belajar dan tetap belajar,” ujar Pranata.

Ia mengatakan, Kemendikbud akan memberikan data hasil UKG di DKI Jakarta kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dari data tersebut,  maka ada tiga tawaran metode yang disampaikan Kemendikbud, yaitu metode tatap muka, metode kombinasi, dan metode daring (online). DKI Jakarta termasuk provinsi yang cepat merespons hasil UKG untuk ditindaklanjuti. Hal itu diakui Sopan sebagai Kadinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

“Semua nanti oleh Kemendikbud sudah ada peta. Semua akan digarap secara sinergi sehingga ke depan kita akan bisa melihat potret-potret atau peta-peta bagaimana kompetensi guru DKI Jakarta itu akan makin tambah baik,” tutur Sopan.

Ia berharap, nota kesepahaman ini menjadi penerang dan digunakan sebagai payung atau landasan dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta. “Kita punya dasar. Kita punya aturan, sehingga kita akan segera melangkah untuk memproses ini dan juga untuk melaksanakan semua program Guru Pembelajar ini.  Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama seluruh guru DKI Jakarta itu kualitas atau kompetensinya menjadi semakin baik,” katanya. (Erika Hutapea/Silvira Yolanda)

Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Pembelajar

Untuk mewujudkan amanat Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagai aktualisasi dari profesi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaksanakan Program Guru, Kepala sekolah, dan Pengawas Sekolah Pembelajar.


Program tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah, baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum memiliki sertifikat pendidik. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada peta kompetensi yang diperoleh dari pelaksanaan  Uji Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di seluruh Indonesia. Dari peta kompetensi terebut dapat diketahui kondisi objektifnya saat ini dan kebutuhan peningkatan kompetensi.

Kegiatan Program Guru, Kepala Sekolah Pembelajar, dan Pengawas Sekolah Pembelajar dilaksanakan melalui 3 (tiga) moda, yakni moda tatap muka, moda dalam jejaring (daring) penuh, dan moda  daring kombinasi antara tatap muka dengan daring. Pengembangan materi, infrastruktur pendukung program, pelaksana pelatihan dilakukan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam pelaksanaannya, Kemendikbud melakukan pelibatan publik dengan melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, organisasi kemasyarakatan, serta orang tua siswa.

Perwujudan pelaksanaan program guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembelajar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud bekerjasama dengan seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjalin kerjasama dalam nota kesepahaman untuk melakukan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dengan memanfaatkan hasil uji kompetensi.

Salah satu provinsi yang sudah siap melaksanakan program guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah pembelajar adalah Provinsi DKI.Jakarta. Kesiapan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) antara Kemendikbud dan pemerintah provinsi DKI Jakarta, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di kantor Kemendikbud, Jakarta.

Penandatangan nota kesepahaman tersebut dari pihak Kemendikbud diwakili oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata. Sedangkan dari pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sopan Adrianto.

Guru Harus Mendampingi Siswa Membaca

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau guru agar mendampingi siswa secara optimal dalam kegiatan membaca di sekolah. Ia juga mengapresiasi Mendikbud sebelumnya, Anies Baswedan, yang menerbitkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Permendikbud tersebut mengatur kewajiban membaca buku nonpelajaran selama 15 menit bagi peserta didik sebelum pelajaran dimulai.

"Saya sangat mendukung kebijakan membaca 15 menit sebelum belajar, dan saya ingin agar Permendikbud ini tetap dilaksanakan," katanya di sela-sela peresmian Gedung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Mendikbud juga meminta guru-guru untuk mendampingi siswa saat membaca dan melakukan kajian atau review bersama atas buku yang dibaca siswa. “Jangan sampai anaknya membaca, tapi gurunya pergi keluar kelas. Apakah guru-guru dengan kesadarannya menjalankan Permendikbud itu dengan sungguh-sungguh?” ujarnya.

Ia menuturkan, membaca adalah proses mental. Di dalam kegiatan membaca harus ada proses pengembangan imajinasi dan peningkatan intelektual bagi siswa. Karena itu ia menganjurkan guru-guru untuk mengajak siswa melakukan kajian atas buku nonpelajaran yang dibaca siswa di sekolah, sehingga terjadi proses imajinasi dan peningkatan intelektual siswa.

“Ini juga menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bagaimana caranya agar guru paham dalam mendidik anak melalui kegiatan membaca?” kata Mendikbud.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga mengingatkan agar implementasi dari Permendikbud tentang Penumbuhan Budi Pekerti itu juga dikaji dan dievaluasi. “Bukunya ada nggak di sekolah? Jangan sampai anak-anak disuruh membaca tapi bukunya tidak ada. Lalu guru-gurunya bagaimana dalam mendampingi (saat siswa membaca)?” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan literasi bangsa Indonesia. Ia juga mengimbau guru-guru untuk meningkatkan kualitas profesionalismenya, dan menjadikan tunjangan profesi guru yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik.